Sauri Tegaskan: Penunjukan Plt Golkar Kota Bengkulu Sudah Sesuai AD/ART dan Disetujui DPP
BENGKULUBAROMETER – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Kota Bengkulu, Sauri Oegan, menegaskan bahwa penunjukan dirinya sebagai pimpinan sementara telah melalui mekanisme resmi organisasi dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.
Pernyataan ini disampaikan Sauri untuk merespons kritik dari sejumlah kader internal yang mempertanyakan dasar penunjukan dirinya sebagai Plt Ketua DPD Partai Golkar Kota Bengkulu.
Menurut Sauri, seluruh proses telah berjalan sesuai aturan yang berlaku di tubuh partai. Ia menjelaskan bahwa penunjukan dirinya bukan keputusan sepihak, melainkan hasil prosedur organisasi yang berjenjang hingga tingkat pusat.
“DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu sudah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Plt Ketua DPD Kota Bengkulu. Dasarnya jelas, masa bakti kepengurusan sebelumnya telah berakhir pada Desember 2025,” ujar Sauri, Rabu (22/04/2026).
Penunjukan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu Nomor 05/DPD/Gol-Bengkulu/IV/2026. Keputusan ini diambil setelah masa kepengurusan periode 2020–2025 resmi berakhir.
Lebih lanjut, Sauri menegaskan bahwa mekanisme penunjukan Plt di Partai Golkar tidak bisa dilakukan sembarangan. Harus ada persetujuan dari dua tingkat di atas kepengurusan yang bersangkutan, termasuk DPP.
Ia menyebut bahwa DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu telah mengajukan permohonan ke DPP dan mendapatkan persetujuan resmi pada 18 April 2026.
Persetujuan tersebut bahkan ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadila, serta Sekretaris Jenderal, Muhammad Sarmuji.
“Plt ini sudah tidak bertentangan dengan Ad/art partai dan sudah ada persetujuan DPP, barulah DPD provinsi menetapkan saya sebagai Plt melalui SK tertanggal 20 April 2026,” jelasnya.
Sauri menegaskan, tugas utamanya saat ini bukan untuk berlama-lama memimpin, melainkan memastikan roda organisasi berjalan dan segera menggelar Musyawarah Daerah (Musda).
“Kini tugas pokok saya adalah menyelenggarakan Musda ke-11 Partai Golkar Kota Bengkulu,” katanya.
Ia menyebut, Musda direncanakan digelar pada 25 April 2026, dengan catatan telah mendapatkan persetujuan dari DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu.
Menurutnya, Musda menjadi momentum penting untuk menentukan kepengurusan definitif sekaligus meredam dinamika internal yang terjadi.
Sauri juga mengajak seluruh kader untuk tidak terjebak dalam polemik berkepanjangan. Ia menekankan pentingnya menjaga soliditas partai menjelang agenda politik ke depan.
“Yang terpenting sekarang adalah kita fokus ke Musda. Di sana semua akan diputuskan secara demokratis,” ujarnya.
Ia memastikan bahwa seluruh kader memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam Musda, baik sebagai peserta maupun calon ketua.
Dengan demikian, Sauri berharap polemik terkait penunjukan dirinya tidak lagi menjadi isu utama, melainkan dialihkan pada upaya memperkuat organisasi.
“Golkar harus tetap solid. Perbedaan itu biasa, tapi tujuan kita sama, yaitu membesarkan partai,” tuturnya.
Terpisah Salah satu kader senior yang juga Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Bengkulu, Yudi Darmawansyah, secara terbuka menyampaikan keberatannya terhadap penunjukan tersebut.
Menurut Yudi, keputusan yang diambil oleh DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu menimbulkan tanda tanya besar di kalangan kader.
“Kami cukup kaget. Penunjukan Plt ini berdasarkan apa? Padahal seluruh tahapan, termasuk perintah melaksanakan Musda, sudah kami jalankan,” ujar Yudi, Rabu (22/04/2026).
Ia menjelaskan, berdasarkan Surat Instruksi DPP Partai Golkar yang diterbitkan pada 15 Mei 2025 di Jakarta, DPD provinsi tidak diperbolehkan menunjuk Plt ketua di tingkat kabupaten/kota, kecuali dalam kondisi tertentu.
Kondisi tersebut antara lain jika ketua meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis, atau diberhentikan oleh DPP.
“Kalau mengacu pada instruksi itu, maka penunjukan Plt tidak bisa dilakukan hanya karena masa jabatan berakhir,” tegasnya.
Penulis : Handi Pratama
Editor : Windi Junius
