BENGKULUBAROMETER – Isu pajak pembalut perempuan ikut dibawa ratusan mahasiswa ke depan Gedung DPRD Provinsi Bengkulu, Rabu (4/11/2026). Persoalan yang berkaitan dengan pengeluaran rutin untuk kebutuhan menstruasi itu menjadi salah satu dari lima isu yang disuarakan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Bengkulu dalam demo Evaluasi dua tahuan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran.
Massa memadati kawasan depan gerbang gedung DPRD. Dari sana, mahasiswa bergantian berorasi dan meminta anggota dewan menemui mereka untuk mendengar langsung tuntutan yang dibawa.
Selain menyoroti pajak pembalut, mahasiswa meminta evaluasi terbuka atas dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam orasinya, mereka meminta agar kinerja pemerintah dinilai dari dampak kebijakan yang dirasakan masyarakat.
Mahasiswa juga mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Mereka menilai penanganannya perlu dipercepat karena asap kebakaran dapat mengganggu kesehatan warga dan aktivitas sehari-hari.
“Ketika berbicara karhutla, belum ada pemerintah menyelesaikan secara cepat,” ujar koordinator lapangan aksi dalam orasinya.
Penegakan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), penolakan militerisasi di ruang sipil, serta sorotan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut masuk dalam daftar isu yang dibawa massa.
Aksi sempat memanas saat mahasiswa mendesak masuk ke gedung untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada anggota DPRD. Dorong-dorongan terjadi di sekitar gerbang ketika massa berupaya melewati barikade polisi yang menjaga pintu masuk.
