Reses DPRD Provinsi Bengkulu Rakyat Minta Infrastruktur hingga Modal Usaha Menjadi Perhatian

- Jurnalis

Selasa, 24 Februari 2026 - 11:29 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

BENGKULUBAROMETER – Hasil reses anggota DPRD Provinsi Bengkulu masa sidang I tahun 2026 akhirnya disampaikan dalam rapat paripurna. Dalam forum resmi itu, lembaga legislatif menegaskan komitmennya untuk mendorong seluruh aspirasi masyarakat agar masuk dalam program pembangunan daerah.

Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Drs. H. Sumardi, MM, mengatakan reses bukan sekadar agenda rutin, melainkan momen penting bagi wakil rakyat untuk turun langsung ke daerah pemilihan (dapil).

“Tujuannya untuk menyerap secara langsung aspirasi, keluhan, serta harapan masyarakat,” ujar Sumardi.

Menurutnya, laporan hasil reses menunjukkan aspirasi masyarakat sangat beragam dan menyentuh hampir seluruh sektor pembangunan. Namun yang paling dominan tetap persoalan infrastruktur dasar.

Di banyak daerah, masyarakat masih berharap adanya pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, irigasi, hingga fasilitas dasar lainnya. Infrastruktur dinilai menjadi kunci untuk memperlancar aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.

Baca Juga :  Kuota Haji Bengkulu Didominasi Kota 1.233 orang, Kemenhaj Ungkap Kesenjangan Daftar Tunggu

“Di sektor infrastruktur, masyarakat masih mengharapkan pembangunan jalan, jembatan, irigasi dan infrastruktur dasar lainnya,” tegas Sumardi.

Tak hanya itu, sektor pelayanan publik juga menjadi sorotan. Masyarakat meminta peningkatan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Mulai dari kelengkapan sarana, tenaga medis dan guru, hingga kualitas layanan yang lebih merata.

Selain itu, dorongan pemberdayaan ekonomi masyarakat juga cukup kuat. Banyak warga meminta bantuan modal usaha serta pelatihan untuk meningkatkan keterampilan, khususnya bagi pelaku UMKM.

“Aspirasi tersebut merupakan cerminan kebutuhan riil masyarakat Bengkulu yang harus kita perjuangkan bersama,” kata Sumardi.

Ia menegaskan, hasil reses tidak boleh berhenti di laporan semata. Yang paling penting adalah bagaimana aspirasi itu bisa menjadi bahan pertimbangan utama dalam penyusunan program dan kebijakan pemerintah daerah.

Baca Juga :  Ribuan Personel Polda Bengkulu Bersihkan 38 Spot Wisata Sekaligus

“Sehingga arah pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Dr. H. Herwan Antoni, menyatakan pemerintah daerah berkomitmen menjadikan seluruh usulan masyarakat sebagai fondasi dalam perencanaan pembangunan.

“Nantinya kita rumuskan aspirasi itu secara matang dalam program pembangunan daerah ke depan,” papar Herwan.

Ia memastikan tidak ada aspirasi yang diabaikan. Setiap masukan akan dipetakan dan dikaji berdasarkan kebutuhan riil di lapangan serta skala prioritas pembangunan.

“Kita bakal melakukan pemetaan dengan cermat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” singkatnya.

Dengan komitmen tersebut, DPRD berharap hasil reses 2026 benar-benar menjadi jembatan antara suara rakyat dan kebijakan pemerintah daerah.

Berita Terkait

Dapat Bantuan Combine Harvester, Biaya Panen Padi di Mukomuko Berpeluang Turun Rp2,3 Juta per Hektare
Pajak Pembalut Perempuan Masuk dalam Tuntutan Demo Mahasiswa di DPRD Bengkulu
Pemkot Bengkulu Tak Perpanjang Kontrak 6 PPPK Paruh Waktu
MA Batalkan Vonis 2,5 Tahun, Ahmad Kanedi Bebas dari Dakwaan Korupsi Mega Mall Bengkulu
KSOP Pulau Baai Diduga Tak Jalankan Kewajiban Pandu-Tunda, Kerugian Negara Ditaksir Rp10,5 Miliar
Perkuat Perlindungan Anak, Pemkot Bengkulu Jalin Kerja Sama dengan Polresta
Jalan di Kaur Tempat Bumil Ditandu Saat Keguguran Akhirnya Diaspal
Masih Banyak Pekerja Belum Terlindungi, BPJS Ketenagakerjaan Bengkulu Dorong Perluasan Peserta
Berita ini 11 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 17:43 WIB

Dapat Bantuan Combine Harvester, Biaya Panen Padi di Mukomuko Berpeluang Turun Rp2,3 Juta per Hektare

Rabu, 4 November 2026 - 16:35 WIB

Pajak Pembalut Perempuan Masuk dalam Tuntutan Demo Mahasiswa di DPRD Bengkulu

Rabu, 4 November 2026 - 13:13 WIB

Pemkot Bengkulu Tak Perpanjang Kontrak 6 PPPK Paruh Waktu

Selasa, 3 November 2026 - 22:39 WIB

MA Batalkan Vonis 2,5 Tahun, Ahmad Kanedi Bebas dari Dakwaan Korupsi Mega Mall Bengkulu

Selasa, 3 November 2026 - 18:53 WIB

KSOP Pulau Baai Diduga Tak Jalankan Kewajiban Pandu-Tunda, Kerugian Negara Ditaksir Rp10,5 Miliar

Berita Terbaru

Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu tidak memperpanjang kontrak enam Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Bengkulu

Pemkot Bengkulu Tak Perpanjang Kontrak 6 PPPK Paruh Waktu

Rabu, 4 Nov 2026 - 13:13 WIB