BENGKULUBAROMETER – Penerapan sistem tiga hari kerja melalui skema Work From Home (WFH) dan Work From Anywhere (WFA) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu disebut mampu menekan biaya operasional hingga lebih dari Rp600 juta.
Kebijakan yang telah berjalan selama lebih dari tujuh bulan lebih ini sebelumnya diterapkan sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran. Pemprov Bengkulu kemudian melakukan evaluasi untuk melihat dampaknya terhadap kinerja aparatur maupun pengeluaran operasional.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Bengkulu, Tommy Irawan, mengatakan evaluasi menunjukkan tidak terdapat penurunan kinerja yang signifikan selama kebijakan tersebut diterapkan.
Sebab, penerapan WFH dan WFA tidak berlaku bagi seluruh pegawai secara bersamaan. Hanya staf tertentu yang mendapat kebijakan bekerja dari rumah atau dari lokasi lain, sedangkan para pejabat tetap diwajibkan menjalankan aktivitas dari kantor.
“Kalau dari sisi kinerja, tidak ada pengaruh yang signifikan. Karena yang WFH dan WFA hanya staf tertentu, sementara pejabat tetap masuk kantor,” kata Tommy, Senin (10/8/2026).
Di sisi lain, dampak kebijakan tersebut cukup terasa terhadap belanja operasional. Berdasarkan hasil evaluasi BKAD, penghematan rata-rata mencapai sekitar Rp60 juta setiap bulan.
Penghematan tersebut terutama berasal dari berkurangnya penggunaan BBM kendaraan dinas, listrik, serta alat tulis kantor (ATK).
Tommy menyebut penghematan dari sektor BBM kendaraan dinas menjadi salah satu yang paling besar, yakni mencapai sekitar Rp200 juta.
“Sangat signifikan kalau dari sisi anggaran, terutama pada sektor BBM kendaraan dinas yang mencapai Rp200 juta bisa dihemat. Kemudian ada juga dari listrik dan sektor lainnya,” ungkapnya.
Meski demikian, tidak seluruh komponen belanja mengalami penurunan yang sama. Pengeluaran untuk layanan PDAM dan WiFi, misalnya, masih relatif tetap sehingga belum memberikan dampak penghematan yang besar.
Dengan adanya efisiensi tersebut, kebijakan sistem tiga hari kerja untuk sementara masih akan dilanjutkan. Efisiensi anggaran menjadi salah satu pertimbangan pimpinan daerah untuk mempertahankan kebijakan tersebut.
Namun, terkait keberlanjutan kebijakan hingga tahun depan, Pemprov Bengkulu masih menunggu arahan lebih lanjut dari pimpinan daerah.
“Untuk sementara waktu tetap berlanjut. Tapi untuk tahun depan apakah dilanjutkan atau ada regulasi lain, masih menunggu petunjuk dari pimpinan daerah,”pungkas Tommy.
Penulis : Handi Pratama
Editor : Windi Junius
