BENGKULUBAROMETER – Pemerintah Provinsi Bengkulu memperluas program ketahanan pangan dengan menyiapkan gerakan Dua Hektare Satu Desa. Program ini tak hanya menambah luas lahan produktif di desa, tetapi juga diarahkan agar ketahanan pangan tumbuh hingga tingkat rumah tangga.
Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengatakan kebijakan tersebut merupakan pengembangan dari program Satu Hektare Satu Desa yang telah dijalankan sejak 2025. Pemerintah kini ingin memperbesar cakupan lahan sekaligus melibatkan masyarakat lebih luas dalam menghasilkan bahan pangan.
“Tidak hanya lagi soal satu hektare satu desa, tapi dua hektare satu desa. Tidak hanya soal per desa, tapi bagaimana ketahanan pangan kita mulai dari rumah-rumah,” kata Helmi, Selasa, 18 Agustus 2026.
Menurut Helmi, ketahanan pangan tidak semestinya hanya bergantung pada program pemerintah dalam skala besar. Rumah tangga juga perlu didorong memiliki kemampuan menghasilkan sebagian kebutuhan pangan secara mandiri.
Konsep tersebut akan menjadi bagian penting dari pengembangan program Dua Hektare Satu Desa. Pemerintah mendorong desa menyediakan dan mengoptimalkan lahan produktif dengan sasaran luas dua hektare.
Lahan itu nantinya dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan berbagai komoditas yang dibutuhkan masyarakat.
Namun Helmi menekankan, gerakan ketahanan pangan tidak berhenti pada pengelolaan lahan desa. Lingkungan rumah juga diharapkan menjadi bagian dari basis produksi pangan.
“Bagaimana setiap rumah-rumah kita itu mampu bertahan secara pangan. Nah ini yang akan kita gerakkan bekerja sama tentu dengan Bank Indonesia,” ujar Helmi.
Dengan pendekatan tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi konsumen atau penerima hasil program pemerintah. Mereka didorong ikut mengambil bagian dalam proses produksi pangan sesuai potensi lahan yang tersedia.
Pemprov Bengkulu juga berencana memperluas jenis komoditas yang dikembangkan. Program ketahanan pangan tidak hanya difokuskan pada jagung.
Kedelai, pengembangan persawahan hingga bahan pangan pokok lainnya masuk dalam perhatian pemerintah.
“Ya tentu kedaulatan pangan prioritas, karena itu program presiden. Soal kedelai, soal jagung, soal cetak sawah, begitu,” kata Helmi.
