BENGKULUBAROMETER – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Bengkulu kembali menjadi sorotan, bukan karena penghentian, melainkan keputusan untuk tetap beroperasi saat libur sekolah. Kebijakan itu diumumkan Kepala Regional SPPG Provinsi Bengkulu, Gloria Sitomorang, yang menegaskan bahwa pelayanan MBG tidak berhenti meski aktivitas belajar mengajar ditiadakan. Keputusan itu pada satu sisi diapresiasi, karena menjaga kontinuitas gizi anak dan ibu hamil, namun di sisi lain memantik diskusi soal kesiapan sekolah dan mekanisme koordinasi.
Gloria mengatakan bahwa pelaksanaan selama libur sekolah akan dilakukan melalui pola pengantaran terjadwal setiap Senin dan Kamis. Sementara itu, pada hari Selasa hingga Sabtu, penerima manfaat akan menerima paket makanan kering yang telah disetarakan Angka Kecukupan Gizinya dengan menu ompreng hari biasa.
“Gizinya tetap sama. Hanya mekanisme yang berubah,” katanya.
Namun, di balik jadwal yang terlihat sistematis itu, terdapat problem koordinasi yang belum sepenuhnya teratasi. Gloria mengakui pelaksanaan MBG saat libur sekolah tidak bisa bersifat seragam. Ada sekolah yang bersedia tetap menyalurkan, ada pula yang memutuskan berhenti sementara karena keterbatasan tenaga pendidik dalam mengoordinasikan distribusi.
“Ini bukan keputusan sepihak. Semua berdasarkan kesepakatan pihak sekolah, SPPG, dan wali murid,” ujar Gloria. Ia mencontohkan, sejumlah guru menyatakan tidak mampu mengatur penyaluran saat mereka libur. Di beberapa wilayah, sekolah justru meminta jeda agar tidak menambah beban kerja selama libur.
Ketentuan baru ini langsung berdampak pada pola distribusi. Paket hanya disalurkan ke sekolah dan wali murid yang menyatakan kesediaan melalui berita acara yang ditandatangani bersama.
“Sekolah yang tidak setuju, tidak akan menerima paket. Kami tetap mengikuti kesepakatan,” tegasnya.
MBG menghadapi kompleksitas tambahan karena jumlah SPPG bertambah dan cakupan penerima manfaat melonjak hingga lebih dari 200 ribu orang. Dengan skala demikian, distribusi di masa libur menjadi ujian logistik perdana dalam volume besar.
“Ini libur pertama dengan cakupan besar. Tapi pengalaman libur Juni dan Ramadan berjalan kondusif,” kata Gloria.
Di luar penegasan tersebut, terdapat pertanyaan lanjutan: apakah konsep MBG mampu menyesuaikan dinamika lapangan tanpa kehilangan substansi? Sebab, program gizi massal tidak hanya soal keberlanjutan, tetapi juga efektivitas dan pemerataan. Apalagi, kesepakatan bergantung pada kerelaan sekolah dan wali murid, suatu elemen yang rawan memunculkan disparitas.
Dalam percakapan dengan beberapa wali murid, muncul kegelisahan soal kesenjangan pelayanan: beberapa sekolah tetap mendapat layanan penuh, sementara lainnya tidak. Jika program dibiayai negara dan ditujukan untuk pemerataan gizi, maka logikanya harus minim celah berbeda layanan antar sekolah.
Pada titik ini, MBG menghadapi dilema klasik kebijakan publik: konsistensi versus fleksibilitas. Pemerintah ingin program tetap berjalan, namun realitas lapangan menuntut penyesuaian. Menurut sejumlah pemerhati kebijakan sosial, fleksibilitas ini bisa menjadi indikator kematangan system, atau justru sebaliknya, menunjukkan belum matangnya infrastruktur pendukung.
Gloria menutup dengan harapan agar pelaksanaan tetap kondusif. “Semoga masyarakat memahami mekanisme yang telah disesuaikan,” ujarnya.
