BENGKULUBAROMETER – Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menunjukkan sikap tegas di hadapan jajaran pemerintahannya. Didampingi Wakil Gubernur Mian, Helmi memimpin rapat bersama seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Balai Raya Semarak, Sabtu 11 April siang.
Rapat ini menjadi momentum penting untuk memperkuat arah kerja pemerintahan Provinsi Bengkulu di bawah kepemimpinan Helmi–Mian, terutama dalam memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan maksimal hingga ke tingkat desa.
Dalam arahannya, Helmi Hasan menegaskan bahwa seluruh kepala OPD tidak boleh menjadikan kebijakan efisiensi anggaran sebagai alasan untuk menurunkan kinerja. Ia meminta jajarannya tetap fokus bekerja dan tidak larut dalam keluhan.
“Tidak ada alasan untuk mengeluh. Kebijakan efisiensi ini terjadi di mana-mana. Indonesia masih sangat baik dibandingkan negara lain,” tegas Helmi.
Ia bahkan mencontohkan negara lain seperti Vietnam yang telah melakukan perubahan besar dalam struktur pemerintahan daerah sebagai bagian dari penyesuaian kebijakan efisiensi. Menurutnya, kondisi Indonesia saat ini masih jauh lebih stabil, sehingga pemerintah daerah harus mampu beradaptasi.
Helmi menilai, kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat justru bertujuan baik, yakni memastikan penggunaan anggaran lebih tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Efisiensi ini agar anggaran yang ada benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Jadi bukan untuk dipermasalahkan, tapi harus disikapi dengan kerja nyata,” ujarnya.
Sebagai Ketua Ikatan Alumni Universitas Bengkulu, Helmi juga menekankan bahwa tantangan yang dihadapi pemerintah daerah sebenarnya belum sebanding dengan kompleksitas yang dihadapi pemerintah pusat. Oleh karena itu, ia meminta seluruh OPD untuk tetap optimistis dan meningkatkan kinerja.
“Kesulitan kita di daerah belum seberapa dibandingkan pusat. Karena itu, kita harus tetap bekerja maksimal untuk masyarakat,” katanya.
Tak hanya menyoroti kinerja internal, Helmi Hasan juga memberikan perhatian khusus terhadap respons pemerintah terhadap keluhan masyarakat. Ia menginstruksikan seluruh OPD agar lebih aktif memantau isu-isu publik, terutama yang berkembang di media sosial.
Menurutnya, media sosial kini menjadi salah satu sarana utama masyarakat menyampaikan aspirasi dan keluhan, termasuk terkait infrastruktur seperti jalan rusak. Ia menegaskan bahwa setiap laporan harus segera ditindaklanjuti.
“Saya minta OPD memonitor keluhan masyarakat, misalnya soal jalan rusak. Harus cepat direspons dan ditindaklanjuti,” tegasnya.
Instruksi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah provinsi untuk meningkatkan kecepatan dan kualitas pelayanan publik. Helmi ingin memastikan bahwa setiap permasalahan yang disampaikan masyarakat tidak hanya didengar, tetapi juga segera mendapatkan solusi.
Penulis : Handi Pratama
Editor : Windi Junius
