BENGKULUBAROMETER — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu bersama Perum Bulog melakukan evaluasi penyaluran bantuan pangan beras alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Hingga akhir periode penyaluran, realisasi bantuan pangan beras di Provinsi Bengkulu mencapai 97,45 persen.
Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, mengatakan capaian tersebut berasal dari sekitar 263 ribu penerima bantuan pangan yang menjadi sasaran program.
“Alhamdulillah, target yang sudah ditetapkan kita bisa mencapai pada angka 97,45 persen penerimanya. Dari jumlah 263 ribu penerima itu yang tersalurkan 97,45 persen,” kata Herwan, Rabu (7/10/2026).
Meski demikian, masih terdapat sekitar 6.000 penerima yang belum mendapatkan bantuan. Herwan menyebut kondisi tersebut terjadi karena adanya perubahan data penerima, seperti penerima yang pindah domisili maupun meninggal dunia.
“Ada 2,5 persen yang tidak tersalurkan, karena ada data, mungkin ada yang pindah, ada yang meninggal, sebab pendataan masih berjalan. Atau perubahan data dan sebagainya,” jelas Herwan.
Pemprov Bengkulu, lanjut Herwan, menargetkan penyaluran bantuan pangan tersebut dapat mencapai 100 persen. Herwan berharap seluruh masyarakat yang menjadi sasaran program dapat menerima manfaat bantuan tersebut.
“Oleh karena itu kita menginginkan agar target ini bisa mencapai angka 100 persen. Sehingga seluruh sasaran penerima manfaat daripada program penyaluran beras ini merasakan manfaatnya. Tidak ada yang tidak tersalurkan,” ungkapnya.
Selain mengejar realisasi penyaluran, Herwan menekankan pentingnya meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan. Evaluasi, kata Herwan, harus dilakukan secara berkelanjutan hingga tingkat deHerwa”Tentu harapan kita memperbaiki kualitas dalam pemberiannya ini agar tepat sasaran. Betul-betul orang yang pas menerimanya,” ujarnya.
Herwan juga mengungkapkan, masyarakat yang belum mendapatkan bantuan perlu kembali didata dan diusulkan melalui mekanisme yang berlaku, termasuk memastikan masuk dalam basis data penerima bantuan pemerintah.
“Perlu dilakukan evaluasi secara terus-menerus di desa, terutama agar orang-orang yang belum mendapatkan ini bisa didata kembali untuk diajukan kembali. Asal nanti harus masuk ke data DTKS dan sebagainya,” terang Herwan.
Terkait masih adanya sekitar 6.000 penerima yang belum tersalurkan, Pemprov Bengkulu meminta Bulog menyampaikan data tersebut kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk ditindaklanjuti hingga ke tingkat desa.
“Nah, tadi masih ada 6.000-an yang belum tersalurkan. Sehingga nanti kita minta melalui Bulog agar data-data tersebut bisa disampaikan ke kabupaten/kota sehingga kabupaten/kota bisa menindaklanjutinya sampai ke desa-desa,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bulog Bengkulu, Sugeng Hardono, mengatakan bantuan pangan yang dievaluasi merupakan alokasi untuk tiga bulan, yakni Juli, Agustus, dan September 2026. Setiap Penerima Bantuan Pangan (PBP) mendapatkan total 30 kilogram beras.
“Sebelumnya terima kasih. Saya dinas baru di Bengkulu. Pertama, saya sampaikan bahwa bantuan pangan ini adalah alokasi untuk Juli, Agustus, September. Jumlahnya 30 kilogram per PBP,” kata Sugeng.
Sugeng menjelaskan penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan program pemerintah yang tidak hanya bertujuan membantu meringankan beban masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu instrumen dalam menjaga stabilitas harga pangan.
“Program ini adalah program dari pemerintah, instruksi dari Bapak Presiden dalam kaitannya membantu, pertama adalah membantu meringankan beban hidup masyarakat PBP dalam kehidupan sehari-hari, membantu biaya hidupnya,” ujarnya.
Menurut Sugeng, bantuan pangan juga memiliki fungsi dalam menjaga stabilitas harga di pasar. Ketika sebagian kebutuhan masyarakat telah terpenuhi melalui bantuan beras, tekanan masyarakat untuk membeli kebutuhan tersebut di pasar diharapkan berkurang.
“Yang kedua adalah yang tidak kalah pentingnya di sini adalah bahwa program ini adalah salah satu instrumen dalam hal menjaga stabilitas harga,” jelasnya.
“Ketika bantuan ini kita rilis, kita sampaikan, kita kirim, kita salurkan, harapannya adalah tekanan orang belanja di pasar nanti berkurang. Karena sudah tercukupi sebagian. Nah, dengan cara itu pasarnya kita bisa jaga harganya, stabil di pasar,” sambung Sugeng.
Terkait capaian penyaluran yang masih berada di angka sekitar 97,5 persen, Bulog bersama pemerintah daerah akan mendorong koordinasi dan pembaruan data agar sisa penerima dapat ditindaklanjuti.
“Kita pengin, kita berharap kita nanti bareng-bareng bersama dengan stakeholder semuanya, ada dari Pemprov, Pemkab, Pemkot, dari teman-teman dinas yang lain, koordinasi duduk bareng kita terhadap data,” tambahnya.
Sugeng menilai pembaruan data penting dilakukan agar daftar penerima semakin sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Termasuk menampung usulan dari masyarakat yang merasa memenuhi kriteria namun belum menerima bantuan.
“Kita mohon untuk bisa ada pembaruan juga. Segera bisa diperbaiki, di-update lah ya di Pemda ini agar datanya makin mendekati yang sebenarnya,” terang Sugeng.
Ia juga menyebut masih terdapat keluhan dari masyarakat terkait penyaluran bantuan pangan. Menurutnya, aspirasi tersebut dapat menjadi bahan dalam proses pemutakhiran data.
“Proaktif juga atas usulan-usulannya dari masyarakat yang selama ini harusnya dapat ternyata enggak dapat, itu bisa aspirasinya bisa terjawab di pembaruan data nanti,” ujarnya.
Bulog menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memaksimalkan penyaluran bantuan pangan, meski proses penetapan dan pembaruan data penerima berada di pemerintah daerah.
“Kalau kapannya, kita kan terima data. Jadi artinya kita bantu apa yang kita bisa bantu terhadap koordinasi di daerah itu terkait penyaluran berasnya,” tutup Sugeng.
