Nandar Munadi Sentil Kepala OPD: Jangan Jadikan SPI Sekadar Formalitas

- Jurnalis

Selasa, 8 September 2026 - 16:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Plh Sekda Bengkulu Nandar Munadi meminta kepala OPD tidak menjadikan SPI 2025 sekadar formalitas, tetapi sebagai bahan evaluasi.

Plh Sekda Bengkulu Nandar Munadi meminta kepala OPD tidak menjadikan SPI 2025 sekadar formalitas, tetapi sebagai bahan evaluasi.

BENGKULUBAROMETER – Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Nandar Munadi, memberikan pesan tegas kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Survei Penilaian Integritas (SPI) diminta tidak dipandang sebagai kegiatan formalitas semata.

Hasil SPI justru harus menjadi cermin untuk melihat kondisi integritas pemerintahan sekaligus menjadi dasar melakukan perbaikan.

Pesan tersebut disampaikan Nandar dalam rapat koordinasi tindak lanjut hasil SPI 2025 di Ruang Rapat Merah Putih, Kantor Gubernur Bengkulu, Selasa (8/9/2026).

Rapat dihadiri jajaran OPD dan didampingi Pelaksana Tugas (Plt.) Inspektur Provinsi Bengkulu, R.A. Denni.

“Untuk seluruh kepala OPD dan yang ada di ruangan ini, jangan jadikan Survei Penilaian Integritas hanya sekadar formalitas. Hendaknya hasil survei ini menjadi cerminan dan bahan evaluasi kita agar ke depan bisa menjadi lebih baik,” tegas Nandar.

Menurut Nandar, SPI menjadi salah satu instrumen penting dalam mengukur kondisi integritas di lingkungan pemerintahan. Karena itu, hasil yang diperoleh perlu dilihat secara menyeluruh dan tidak hanya berorientasi pada tinggi atau rendahnya skor.

Bagi Pemprov Bengkulu, angka yang muncul dari SPI harus menjadi pintu masuk untuk melakukan evaluasi. Bagian yang sudah baik perlu dipertahankan, sedangkan berbagai catatan yang masih membutuhkan perbaikan harus segera ditindaklanjuti.

Baca Juga :  Korem 041/Gamas Tingkatkan Profesionalisme Prajurit Melalui Latihan Pencak Silat Militer

Rapat koordinasi tersebut secara khusus membahas berbagai aksi yang perlu dilakukan berdasarkan hasil SPI 2025.

Pemprov Bengkulu ingin memastikan setiap rekomendasi memiliki tindak lanjut yang jelas. Rencana aksi juga diminta tidak hanya disusun di atas kertas, tetapi benar-benar diterapkan di lingkungan perangkat daerah.

Nandar mengatakan, tindak lanjut harus dilakukan secara serius, terukur dan berkelanjutan.

Langkah itu dibutuhkan agar penguatan integritas tidak bersifat sementara. Pemprov Bengkulu ingin membangun budaya kerja yang menempatkan integritas sebagai bagian penting dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Kita rapat di sini untuk menindaklanjuti hasil SPI 2025. Kita sudah mengetahui bersama hasil skornya. Oleh karena itu, saya berharap kita semua dapat bersinergi agar hasil SPI kita tahun ini menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya,” kata Nandar.

Sinergi menjadi salah satu hal yang ditekankan. Pembenahan integritas dinilai tidak bisa hanya dibebankan kepada Inspektorat. Seluruh OPD harus mengambil peran sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Untuk mendukung upaya tersebut, Pemprov Bengkulu mulai memperkuat koordinasi antara Inspektorat dengan OPD.

Plt. Inspektur Provinsi Bengkulu, R.A. Denni, menjelaskan bahwa sejumlah langkah tindak lanjut sudah disusun. Salah satunya adalah menunjuk sekretaris pada masing-masing OPD sebagai person in charge atau PIC.

Baca Juga :  Sekda Bengkulu Tegaskan Perang Lawan Pungli, ASN Diminta Jangan Main-Main dengan Gratifikasi

PIC nantinya menjadi penanggung jawab dalam proses pengumpulan data SPI pada setiap perangkat daerah.

“Langkah-langkah yang telah kami lakukan melalui kerja sama tim Inspektorat dan OPD terkait, salah satunya dengan menunjuk sekretaris di setiap OPD sebagai PIC. Ini untuk menunjang proses pengumpulan data SPI agar berjalan dengan baik, cepat, dan akurat,” jelas Denni.

Dengan adanya penanggung jawab yang jelas, proses koordinasi dan pengumpulan data diharapkan menjadi lebih efektif. Pemprov juga ingin memastikan informasi yang digunakan dalam proses SPI tersaji secara akurat.

Namun, pembenahan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada kelengkapan data. Target yang lebih besar adalah mendorong perubahan dalam budaya kerja pemerintahan.

Pemprov Bengkulu berharap tindak lanjut hasil SPI mampu memperkuat integritas pada setiap lini pelayanan pemerintahan.

Langkah tersebut pada akhirnya diharapkan berdampak terhadap masyarakat. Pemerintahan yang semakin berintegritas diharapkan mampu menghadirkan tata kelola dan pelayanan publik yang semakin baik.

Karena itu, pesan kepada kepala OPD cukup jelas: SPI bukan sekadar mengejar nilai. Hasil survei harus menjadi bahan koreksi untuk membangun pemerintahan yang lebih baik dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Penulis : Handi Pratama

Editor : Windi Junius

Berita Terkait

Sidang Perdana Kasus Modus Jabatan Dirut Bank Bengkulu, Terdakwa Didakwa Rugikan Korban Rp550 Juta
Tawaran Hak Rp20 Juta per Orang Belum Disepakati, Tiga Eks Guru SDIT Rabbani Pertimbangkan ke PHI
KNMP di Bengkulu Bakal Diperluas, 11 Titik Disiapkan pada 2026
Punya 6.500 Outlet, HPMPI Minta Pertashop Diizinkan Jual BBM Subsidi
DPRD Desak Polemik Mantan Guru SDIT Rabbani Segera Tuntas, Yayasan Diminta Penuhi Hak Guru
ESDM Bengkulu Pastikan Erupsi Anak Krakatau Tak Ganggu Pasokan BBM
 1.600 Penumpang Bengkulu Terdampak, Penerbangan Batal Imbas Abu Vulkanik Anak Krakatau
Eks Satpam SPPG Keluhkan Upah, Komisi IV DPRD Bengkulu Sebut Jangan Zalim kepada Relawan
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 9 September 2026 - 16:53 WIB

Sidang Perdana Kasus Modus Jabatan Dirut Bank Bengkulu, Terdakwa Didakwa Rugikan Korban Rp550 Juta

Rabu, 9 September 2026 - 16:43 WIB

Tawaran Hak Rp20 Juta per Orang Belum Disepakati, Tiga Eks Guru SDIT Rabbani Pertimbangkan ke PHI

Rabu, 9 September 2026 - 16:34 WIB

KNMP di Bengkulu Bakal Diperluas, 11 Titik Disiapkan pada 2026

Selasa, 8 September 2026 - 18:33 WIB

Punya 6.500 Outlet, HPMPI Minta Pertashop Diizinkan Jual BBM Subsidi

Selasa, 8 September 2026 - 16:26 WIB

Nandar Munadi Sentil Kepala OPD: Jangan Jadikan SPI Sekadar Formalitas

Berita Terbaru

HPMPI meminta pemerintah membuka peluang bagi 6.500 outlet Pertashop untuk menyalurkan BBM subsidi dan menjadi SPBU Kompak.

Berita Terkini

Punya 6.500 Outlet, HPMPI Minta Pertashop Diizinkan Jual BBM Subsidi

Selasa, 8 Sep 2026 - 18:33 WIB