BENGKULUBAROMETER – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perempuan Bangsa mulai menjalankan restrukturisasi kepengurusan secara serentak di seluruh Indonesia. Program ini tidak hanya memperbarui struktur organisasi, tetapi juga memastikan setiap daerah dipimpin kader yang memiliki kapasitas dan komitmen untuk bekerja di tengah masyarakat.
Sekretaris Jenderal DPP Perempuan Bangsa, Nur Nadlifah, mengatakan seluruh surat keputusan (SK) kepengurusan diselaraskan pada periode Mei hingga Juni 2026 sebagai bagian dari penguatan organisasi.
“Seluruh Indonesia dilakukan pembaruan SK agar struktur organisasi menjadi lebih kuat dan tertata,” kata Nur usai membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW Perempuan Bangsa Bengkulu di Hotel Latansa, Sabtu (06/06/2026).
Ia menjelaskan, proses restrukturisasi tidak dilakukan secara otomatis. Di daerah yang memiliki lebih dari satu calon ketua, DPP menerapkan Uji Kelayakan dan Kompetensi (UKK) untuk menentukan figur terbaik.
Menurutnya, organisasi membutuhkan pemimpin yang tidak hanya memiliki kemampuan manajerial, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap persoalan masyarakat.
“Yang kami cari bukan sekadar orang yang memiliki jabatan, tetapi kader yang mau turun ke lapangan, mendengar keluhan masyarakat, lalu memperjuangkannya menjadi kebijakan,” ujarnya.
Nur Nadlifah mengatakan Perempuan Bangsa memiliki modal kuat dalam melakukan advokasi karena banyak kader PKB yang kini duduk sebagai anggota legislatif maupun kepala daerah. Jaringan tersebut dinilai mampu mempercepat penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah.
Namun ia menegaskan, kekuatan organisasi tetap bergantung pada kerja nyata kader di lapangan, bukan semata-mata pada posisi politik yang dimiliki.
Setelah musyawarah wilayah di tingkat provinsi selesai, restrukturisasi akan dilanjutkan hingga tingkat kabupaten dan kota. DPP menargetkan seluruh kepengurusan daerah di Indonesia telah terbentuk dan diperbarui paling lambat pada November 2026.
Selain membentuk kepengurusan baru, DPP juga akan melakukan evaluasi terhadap pengurus lama. Kepengurusan yang dinilai berkinerja baik akan dipertahankan, sedangkan daerah yang membutuhkan penyegaran akan dilakukan pergantian demi meningkatkan efektivitas organisasi.
Dalam Muswil DPW Perempuan Bangsa Bengkulu, tiga kandidat bersaing memperebutkan posisi ketua wilayah. DPP menegaskan proses pemilihan dilakukan secara terbuka dan organisasi tetap memberikan ruang bagi siapa saja yang memiliki semangat mengabdi kepada masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama, suku, maupun golongan.
Penulis : Handi Pratama
Editor : Windi Junius
