BENGKULUBAROMETER – Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelabuhan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bengkulu digeledah tim penyidik Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Ditreskrimsus Polda Bengkulu. Penggeledahan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari kasus dugaan penyelewengan BBM subsidi jenis Biosolar untuk nelayan di kawasan Pulau Baai.
Langkah penggeledahan itu menjadi perhatian publik karena diduga ada keterlibatan pihak tertentu dalam proses penerbitan rekomendasi pembelian solar subsidi bagi nelayan. Polisi kini mendalami sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan penyaluran Biosolar di SPBUN atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan.
Direktur Ditreskrimsus Polda Bengkulu Kombes Pol Aris Tri Yunarko melalui Kasubdit Tipidter Kompol Mirza Gunawan mengatakan penggeledahan dilakukan untuk mencari dokumen penting yang dibutuhkan dalam proses penyelidikan.
“Kami mencari dokumen yang kami rasa kami butuhkan untuk pelaksanaan penyelidikan ke depan terkait tangkap tangan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi yang disalurkan SPBUN di wilayah Pulau Baai,” ujar Mirza Gunawan usai penggeledahan.
Dalam pengungkapan sebelumnya, polisi berhasil mengamankan sekitar 4 ribu liter Biosolar yang diduga disalahgunakan. Solar tersebut seharusnya diperuntukkan khusus bagi nelayan dengan harga subsidi sesuai ketetapan pemerintah.
Namun dalam praktiknya, polisi menemukan dugaan adanya permainan dalam penyaluran BBM subsidi tersebut. Salah satu yang didalami penyidik adalah rekomendasi pembelian BBM yang diterbitkan UPTD Pelabuhan Perikanan Pulau Baai.
UPTD diduga memberikan rekomendasi kepada oknum nelayan yang administrasinya tidak sesuai prosedur. Rekomendasi itu kemudian digunakan sebagai dasar pembelian Biosolar di sejumlah Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN).
Tak hanya itu, polisi juga menemukan dugaan harga jual Biosolar kepada nelayan tidak sesuai dengan harga resmi pemerintah, yakni Rp6.800 per liter. Kondisi ini membuat nelayan kecil diduga menjadi pihak yang paling dirugikan.
“Kami dapatkan dari keterangan sementara, dengan menggunakan rekomendasi yang diterbitkan UPTD Pelabuhan Perikanan Pulau Baai untuk pembelian BBM bersubsidi yang dibutuhkan nelayan, sementara harga yang dibeli tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah,” jelas Mirza.
Dalam perkara tersebut, polisi telah menetapkan satu tersangka berinisial AS. Tersangka diketahui merupakan salah satu ketua himpunan nelayan di Kota Bengkulu.
Dari hasil penyelidikan sementara, aksi dugaan penyalahgunaan Biosolar itu telah berlangsung sekitar satu tahun. Selama menjalankan aksinya, tersangka diduga memperoleh keuntungan dari selisih harga penjualan solar subsidi.
Modus yang digunakan diduga memanfaatkan ketidaktahuan nelayan mengenai sistem penyaluran BBM subsidi. Solar yang seharusnya membantu nelayan kecil justru diduga dijadikan ladang keuntungan pribadi oleh oknum tertentu.
Polda Bengkulu menegaskan proses penyidikan masih terus berjalan. Penyidik membuka kemungkinan adanya pihak lain yang ikut terlibat dalam perkara tersebut.
Kasus ini dinilai menjadi tamparan serius bagi pengawasan distribusi BBM subsidi di sektor perikanan. Sebab, BBM subsidi seharusnya menjadi penopang utama aktivitas nelayan kecil untuk melaut dan mencari penghasilan.
Jika benar terjadi penyimpangan dalam penyaluran, maka dampaknya tidak hanya merugikan negara, tetapi juga memberatkan masyarakat nelayan yang sangat bergantung pada subsidi pemerintah.
Tersangka AS dijerat Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Ia terancam hukuman penjara paling lama enam tahun.
“Kami masih melakukan penyidikan lanjutan dan dimungkinkan ada pihak lain yang ikut terlibat,” tutup Mirza.
Penulis : Windi Junius
Editor : Redaksi
