BENGKULUBAROMETER – Konflik antara nelayan tradisional dan pengguna alat tangkap trawl di Bengkulu kembali menjadi perhatian serius. Persoalan yang sudah berlangsung lama ini dinilai belum memiliki solusi tuntas, sehingga berpotensi terus berulang di kawasan pesisir.
Dalam sebuah dialog publik yang digelar oleh organisasi Ekologi Maritim Indonesia di Aula Hotel Adeva Bengkulu, Rabu 15 April 2026, berbagai pihak berkumpul untuk mencari jalan keluar. Hadir dalam forum tersebut perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, akademisi, Ombudsman, aktivis, mahasiswa, hingga masyarakat nelayan.
Koordinator Nasional Ekomarin, Marthin Hadiwinata, menegaskan bahwa konflik ini tidak sekadar persoalan alat tangkap, tetapi menyangkut keadilan dan keberlanjutan sumber daya laut.
“Konflik antara nelayan kecil dengan pengguna trawl ini sudah terlalu lama dibiarkan tanpa penyelesaian tuntas,” ujar Marthin.
Ia menilai, lemahnya pengawasan di laut serta tidak konsistennya penegakan aturan menjadi penyebab utama konflik terus terjadi. Kondisi ini membuat nelayan tradisional merasa dirugikan karena wilayah tangkap mereka kerap dimasuki kapal dengan alat tangkap yang dianggap merusak.
Menurut Marthin, jika tidak segera ditangani secara serius, konflik ini tidak hanya merugikan nelayan kecil, tetapi juga dapat mengancam kelestarian sumber daya laut.
Untuk itu, ia mendorong pemerintah agar segera memperkuat kolaborasi lintas sektor. Pendekatan ini dinilai penting agar semua pihak terlibat dalam menjaga ketertiban di laut.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Semua pihak harus terlibat, termasuk nelayan itu sendiri,” katanya.
Kolaborasi ini, lanjutnya, tidak hanya melibatkan pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi juga masyarakat nelayan sebagai pihak yang paling memahami kondisi di lapangan.
Dengan keterlibatan aktif nelayan, pengawasan terhadap praktik penangkapan ikan ilegal diharapkan bisa lebih efektif. Selain itu, komunikasi antar kelompok nelayan juga bisa diperbaiki untuk mencegah kesalahpahaman.
Marthin menekankan bahwa selama ini kebijakan yang diambil sering bersifat top down atau dari atas ke bawah, tanpa melibatkan nelayan secara langsung. Hal ini justru memicu kebingungan dan konflik di lapangan.
“Jangan lagi ada kebijakan yang dibuat tanpa melibatkan nelayan. Semua harus dibicarakan bersama agar tidak menimbulkan masalah baru,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa keterbatasan pemerintah dalam mengawasi wilayah laut yang luas menjadi tantangan tersendiri. Karena itu, kolaborasi menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda.
Dengan pendekatan bersama, diharapkan konflik yang selama ini terjadi dapat ditekan, bahkan diakhiri secara bertahap.
Penulis : Handi Pratama
Editor : Windi Junius
