BENGKULUBAROMETER – Kenaikan nilai tukar dolar yang terjadi belakangan ini mulai berdampak besar terhadap sektor properti, khususnya pembangunan rumah subsidi di Bengkulu. Harga material bangunan yang melonjak membuat biaya produksi rumah meningkat tajam, sementara harga jual rumah subsidi belum mengalami penyesuaian.
Ketua APERSI Bengkulu, Asman, mengatakan kenaikan harga material bangunan saat ini sudah berada di angka 30 hingga 40 persen. Kondisi tersebut membuat para pengembang berada dalam posisi sulit karena margin keuntungan terus menurun.
“Beberapa hari terakhir harga dolar naik cukup signifikan. Itu sangat berpengaruh terhadap pembelian material. Bahkan bukan sekadar naik harga lagi, tapi berubah harga,” kata Asman saat dikonfirmasi, Senin (25/05/2026).
Ia menjelaskan, hampir seluruh material bangunan mengalami kenaikan, mulai dari pasir, batu, besi hingga berbagai perlengkapan konstruksi lainnya.
“Kenaikan antara 30 sampai 35 persen, bahkan ada yang 40 persen. Otomatis biaya produksi rumah juga naik hampir 30 persen,” ujarnya.
Meski biaya pembangunan meningkat, harga jual rumah subsidi saat ini masih belum bisa dinaikkan karena mengikuti ketentuan pemerintah pusat. Akibatnya, pengembang harus menanggung berkurangnya margin keuntungan.
“Sementara harga jual rumah belum ada kenaikan. Artinya yang dikorbankan sekarang pihak pengembang dan developer. Marginnya jauh berkurang,” jelasnya.
Menurut Asman, kondisi tersebut membuat banyak pengembang mulai menahan pembangunan rumah baru sambil menunggu kebijakan dari pemerintah pusat terkait penyesuaian harga rumah subsidi.
“Kami tidak bisa memproduksi rumah kalau hitung-hitungan angkanya sudah tidak masuk lagi. Jadi lebih baik stagnan dulu sambil menunggu kebijakan pusat,” terangnya.
Selain persoalan harga material, pengembang juga dihadapkan pada berbagai perubahan regulasi, baik terkait perizinan maupun sistem administrasi pembiayaan rumah subsidi.
Ia menyebut adanya penyesuaian sistem TAPERA hingga perubahan data NPWP konsumen membuat proses akad kredit perumahan kerap mengalami kendala.
“Sekarang aturan baru harus disesuaikan lagi dengan pihak pengembang. Jadi ada beberapa akad perumahan terkendala karena sistem yang masih penyesuaian dengan pusat,” ujarnya.
Asman mengaku pengembang saat ini berada dalam dilema. Di satu sisi biaya pembangunan meningkat, namun di sisi lain uang muka atau DP rumah subsidi tidak bisa dinaikkan secara sembarangan.
“Kalau menaikkan DP juga tidak bisa, menaikkan harga rumah juga tidak bisa karena harga rumah ditentukan pemerintah pusat,” sambungnya.
Pihak asosiasi, lanjut Asman, telah menyampaikan kondisi tersebut kepada pemerintah pusat agar dilakukan peninjauan terhadap harga rumah subsidi.
Ia menjelaskan, apabila harga rumah subsidi nantinya dinaikkan, maka dampaknya juga akan terasa pada besaran cicilan masyarakat.
“Misalnya harga rumah subsidi di Sumatera sekarang Rp166 juta, kalau naik jadi Rp180 juta atau Rp190 juta, otomatis cicilannya juga naik,” jelasnya.
Menurutnya, kenaikan cicilan akan semakin memberatkan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit dan daya beli yang menurun.
“Sekarang daya beli masyarakat turun karena semua barang naik dan masyarakat lagi susah,” ujarnya.
Bahkan, Asman mengaku mulai banyak konsumen yang membatalkan pembelian rumah meski sebelumnya telah membayar uang muka.
“Ada sekitar delapan konsumen yang mengundurkan diri. Padahal rumahnya sudah dibangun sekitar 50 persen,” ungkapnya.
Ia mengatakan sebagian masyarakat mulai merasa khawatir tidak sanggup melanjutkan cicilan rumah apabila biaya hidup dan pengeluaran terus meningkat.
“Setelah bayar DP, mereka takut sanggup atau tidak melanjutkan kredit nanti karena semua biaya akan naik. Itu fenomena yang terjadi akhir-akhir ini,” tutup Asman.
