BENGKULUBAROMETER – Puluhan mahasiswa di Bengkulu menggelar aksi unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional (May Day), Senin (4/5/2026). Aksi yang berlangsung di depan Kantor Gubernur Bengkulu ini diwarnai tuntutan keras terkait hak-hak buruh yang dinilai belum terpenuhi.
Dari pantauan di lapangan, massa aksi yang tergabung dari berbagai organisasi kepemudaan (OKP) seperti HMI, GMNI, GMKI, dan FMS, membawa spanduk bertuliskan “May Day Menuntut”. Mereka menyuarakan keresahan terhadap kondisi buruh yang dianggap masih jauh dari keadilan.
Dalam aksinya, massa sempat membakar ban di tengah kerumunan sebagai bentuk protes. Situasi juga sempat memanas ketika Gubernur dan Gubernur Bengkulu tidak ada di Kantor Gubernur, sehingga terjadi adu mulut antara mahasiswa dan aparat kepolisian yang berjaga di lokasi, karne masa memaksa untuk masuk.
Aksi semakin ramai dengan iringan musik dari band JoniKane yang turut menghidupkan suasana demonstrasi. Meski demikian, mahasiswa menegaskan bahwa aksi ini tetap bertujuan damai, yakni untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, khususnya para buruh.
Koordinator lapangan dari GMNI, Mohamad Hasbi Alfitro, mengatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap nasib buruh yang hingga kini masih banyak belum mendapatkan haknya.
“Masih banyak buruh di luar sana yang belum mendapatkan hak-haknya. Hari ini kami hadir untuk menyuarakan aspirasi mereka,” ujarnya.
Ia menjelaskan, tuntutan yang disuarakan meliputi upah layak, jaminan sosial, serta perlindungan terhadap buruh di berbagai sektor. Menurutnya, persoalan ini sudah lama terjadi, namun belum mendapat perhatian serius.
Selain isu ketenagakerjaan, mahasiswa juga menyoroti ketidakhadiran Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dalam aksi tersebut. Berdasarkan informasi dari pihak negosiator, keduanya disebut sedang menjalankan dinas luar.
Namun, mahasiswa mempertanyakan hal tersebut karena tidak ada bukti fisik yang ditunjukkan kepada mereka.
“Kami menyayangkan tidak adanya bukti terkait dinas luar tersebut. Ini menimbulkan tanda tanya besar bagi kami,” kata Hasbi.
Mahasiswa juga sempat ditawari untuk bertemu dengan Sekretaris Daerah (Sekda). Namun hingga aksi berlangsung, pertemuan itu belum terjadi karena Sekda disebut sedang menghadiri agenda lain.
Kondisi ini membuat massa aksi semakin kecewa. Mereka menilai tidak ada satu pun perwakilan pemerintah yang benar-benar siap menemui dan mendengar aspirasi secara langsung.
Jika tidak ada perwakilan yang hadir, mahasiswa mengancam akan mengeluarkan pernyataan sikap bahwa Kantor Pemerintah Provinsi Bengkulu kosong di jam kerja saat masyarakat ingin menyampaikan aspirasi.
Aksi ini menjadi perhatian publik karena tidak hanya mengangkat isu buruh, tetapi juga menyinggung komitmen pemerintah daerah dalam membuka ruang dialog dengan masyarakat.
Hingga aksi berakhir, massa masih bertahan di lokasi sambil menunggu kejelasan dari pihak pemerintah.
Penulis : Handi Pratama
Editor : Windi Junius
