BENGKULUBAROMETER – Porsi belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu kembali menuai sorotan tajam. Hingga per 1 Oktober 2026, anggaran daerah yang tersedot untuk kebutuhan aparatur telah menembus angka Rp930 miliar lebih atau 73,91 persen dari total pagu sebesar Rp1,259 triliun.
Tinggi dan rigidnya angka ini memunculkan kekhawatiran terkait makin terimpitnya alokasi untuk program publik dan infrastruktur dasar.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Bengkulu, Tommy Irawan, mengonfirmasi tingginya realisasi belanja operasional tersebut.
“Untuk di 2026 sampai dengan per 1 Oktober, dari Rp1 triliun 259 miliar yang dialokasikan untuk belanja pegawai, itu sudah realisasi sebesar Rp930 miliar lebih atau sekitar 73,91 persen,” kata Tommy, Jumat (9/10/2026).
Ia menjelaskan bahwa sisa anggaran sebesar Rp300-an miliar yang masih tertahan di kas negara akan dialokasikan secara bertahap hingga penghujung tahun.
“Artinya masih ada lebih kurang 300-an miliar lagi yang kita masih menunggu transfer untuk pembayaran tahap berikutnya sampai Desember. Di situ ada gaji bulan November, Desember, dan TPP,” terangnya.
Sifat belanja pegawai yang bersifat konstan dan mengikat ini dinilai mengunci ruang gerak keuangan daerah, mengingat pencairannya telah memiliki siklus rutin yang tidak bisa dialihkan ke sektor produktif lain.
“Kalau untuk belanja pegawai itu ya kita mengikuti bulan. Jadi mengikuti kapan saatnya pembayaran kewajiban pemerintah kepada seluruh ASN yang ada di Pemprov. Ini termasuk untuk PNS, P3K penuh waktu, dan P3K paruh waktu,” tegas Tommy.
Membengkaknya postur belanja pegawai ini berbanding lurus dengan jumlah personel ASN di bawah naungan Pemprov Bengkulu yang saat ini menembus angka 10.000 orang lebih.
“Jumlah ASN kita lebih kurang 10.000 PNS, termasuk itu guru. Lalu P3K paruh waktu sekitar 4.000-an orang, dan yang penuh waktu juga sekitar 4.000-an. Jadi totalnya hampir 10.000 lebih untuk Pemprov saja,” pungkas Tommy.
