BENGKULUBAROMETER – Desakan percepatan pembangunan Jalan Tol Bengkulu kembali menguat. Dewan Pimpinan Pusat Kesatuan Angkatan Muda Sriwijaya (KAMSRI) meminta pemerintah pusat tidak lagi menunda proyek strategis tersebut. Bagi KAMSRI, Tol Bengkulu bukan sekadar proyek fisik, melainkan simbol keadilan pembangunan bagi daerah yang selama ini tertinggal dalam konektivitas.
Ketua DPP KAMSRI Bidang Politik dan Keamanan, Maulana Taslam, menegaskan bahwa Provinsi Bengkulu menghadapi persoalan serius dalam hal akses transportasi dan biaya logistik yang tinggi. Ketika sejumlah wilayah lain di Sumatera telah terhubung melalui jaringan Tol Trans Sumatera, Bengkulu masih berada di luar jalur utama konektivitas nasional.
“Tol Bengkulu adalah kebutuhan mendesak, bukan sekadar proyek tambahan. Ini menyangkut akses ekonomi masyarakat, daya saing daerah, dan keadilan pembangunan. Jangan biarkan kesenjangan infrastruktur ini terus berlarut,” tegas Maulana.
Menurut dia, keterlambatan pembangunan infrastruktur strategis akan berdampak langsung pada lambannya arus investasi. Biaya distribusi barang dan jasa menjadi lebih mahal. Pelaku usaha harus menanggung ongkos logistik tinggi, yang pada akhirnya dibebankan kepada masyarakat.
Kondisi ini, lanjutnya, membuat Bengkulu sulit bersaing dengan daerah lain yang telah memiliki akses tol. Investor tentu mempertimbangkan efisiensi dan kepastian distribusi. Tanpa dukungan infrastruktur memadai, Bengkulu akan terus tertinggal dalam peta pertumbuhan ekonomi Sumatera.
Dalam perspektif politik dan keamanan, Maulana juga menilai kesenjangan pembangunan yang terlalu lama dibiarkan berpotensi memicu ketimpangan sosial. Ketika masyarakat merasa tertinggal dibanding daerah lain, kepercayaan terhadap pemerintah bisa menurun.
“Pemerataan pembangunan adalah janji konstitusi. Jika Bengkulu terus tertinggal, maka ini bukan hanya soal jalan, tetapi soal rasa keadilan,” ujarnya.
Tol Bengkulu sendiri masuk dalam skema Proyek Strategis Nasional yang dikerjakan oleh BUMN, termasuk PT Hutama Karya sebagai pengembang Tol Trans Sumatera. Karena itu, KAMSRI meminta adanya kepastian pendanaan serta langkah percepatan yang terukur.
Maulana menekankan pentingnya percepatan pembebasan lahan dan pengawasan ketat agar proyek tidak kembali tertunda karena persoalan administratif dan birokrasi. Ia berharap pemerintah menetapkan batas waktu yang jelas agar proyek tersebut tidak menjadi janji berulang.
Selain percepatan, KAMSRI juga mengingatkan agar pembangunan tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Hak masyarakat terdampak harus dilindungi, termasuk aspek lingkungan.
“Percepatan iya, tapi jangan mengabaikan hak masyarakat. Transparansi harus dijaga,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Maulana menegaskan bahwa Tol Bengkulu akan menjadi tolok ukur keseriusan pemerintah dalam menjalankan agenda pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa.
“Jangan sampai komitmen pemerataan hanya menjadi narasi politik tanpa realisasi konkret. Bengkulu berhak mendapatkan perhatian yang setara dalam peta pembangunan nasional,” pungkasnya.
Penulis : Windi Junius
Editor : Redaksi
