BENGKULUBAROMETER – Pemerintah Provinsi Bengkulu mengambil langkah strategis yang berpotensi mengubah peta ekonomi daerah. Melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Bank Tanah di Hotel Sari Pacific, Selasa 13 Januari 2026, Bengkulu resmi memulai upaya pengelolaan kembali lahan bekas Hak Guna Usaha (HGU) yang masa berlakunya telah berakhir.
Gubernur Helmi Hasan menegaskan, kebijakan ini bukan sekadar kerja sama administratif, melainkan langkah ideologis untuk mengembalikan tanah kepada daerah. HGU yang tidak diperpanjang, kata dia, akan dikonversi menjadi Barang Milik Daerah (BMD) agar dapat dikelola secara profesional melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Kalau BMD ini bisa kita kelola dengan baik, daerah punya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru. Dan yang paling penting, kita tidak menekan masyarakat kecil dengan pajak atau retribusi baru,” ujar Helmi.
Potensi lahan yang masuk dalam skema kerja sama ini diperkirakan mencapai sekitar 20.000 hektare. Meski masih dalam tahap identifikasi awal, angka tersebut dinilai sangat signifikan untuk ukuran Bengkulu. Selama ini, banyak lahan eks HGU berada dalam kondisi terlantar, tidak produktif, bahkan rawan konflik karena status hukumnya abu-abu.
Pemprov Bengkulu telah menyiapkan peta besar pemanfaatan lahan. Fokus utamanya adalah pengembangan kawasan industri berbasis pertanian guna mendukung hilirisasi kopi dan sawit karena dua komoditas unggulan yang selama ini hanya dijual dalam bentuk bahan mentah. Dengan hilirisasi, nilai tambah diharapkan tinggal di daerah, bukan mengalir keluar.
Selain sektor industri, lahan eks HGU juga akan dimanfaatkan untuk pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) regional. Saat ini, TPA di Kota Bengkulu sudah kelebihan kapasitas dan menjadi masalah lingkungan serius. Kehadiran TPA regional dinilai mendesak untuk menopang pertumbuhan kota dan kabupaten sekitarnya.
Tak berhenti di situ, Pemprov Bengkulu juga menyiapkan lahan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah pusat. Ketersediaan lahan menjadi salah satu hambatan utama pembangunan rumah rakyat. Dengan status BMD, pemerintah daerah memiliki kendali lebih besar terhadap peruntukan dan harga lahan.
Ditempat yang sama Plt. Kepala Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menyatakan MoU ini menjadi fondasi sinergi jangka panjang. Bank Tanah, kata dia, akan memastikan seluruh proses penataan berjalan sesuai regulasi dan selaras dengan rencana pembangunan daerah.
“Pada tahap awal, sinergi pemanfaatan dilakukan terhadap Hak Pengelolaan (HPL) seluas 397 hektare. Sementara total lahan eks HGU masih terus kami identifikasi,” jelas Hakiki.
Secara makro, langkah ini dinilai sejalan dengan tren ekonomi Bengkulu yang membaik. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan pertumbuhan ekonomi Bengkulu triwulan III 2025 mencapai 4,56 persen, sementara realisasi investasi triwulan II 2025 sebesar Rp901 miliar, naik 12,26 persen.
Penulis : Windi Junius
Editor : Redaksi
