BENGKULUBAROMETER – Program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Bengkulu mulai berjalan pada tahun 2026. Namun di balik upaya membantu warga miskin, persoalan data kembali muncul dan menjadi hambatan utama di lapangan.
Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) mendapat alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat sebanyak 300 unit rumah. Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar memiliki hunian yang lebih layak.
Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perkim Kota Bengkulu, Lepi Nurseha, mengatakan realisasi bantuan akan dilakukan secara bertahap sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
“Untuk tahun anggaran 2026, Kota Bengkulu mendapatkan kuota BSPS sebanyak 300 unit rumah yang akan direalisasikan secara bertahap,” ujar Lepi.
Namun, dari jumlah tersebut, tidak semua langsung bisa direalisasikan. Dari sekitar 1.100 calon penerima yang diajukan pemerintah kota, baru 174 unit rumah yang lolos verifikasi tahap awal berdasarkan data kemiskinan nasional.
“Dari total data yang kita ajukan, pada tahap pertama ini hanya 174 unit rumah yang dinyatakan lolos verifikasi sesuai Data P3KE. Ini yang menjadi prioritas awal penanganan RTLH,” jelasnya.
Persoalan utama yang dihadapi bukan hanya keterbatasan kuota, tetapi juga ketidaksesuaian data dengan kondisi nyata di lapangan. Banyak warga yang tinggal di rumah tidak layak huni justru tidak masuk dalam kategori penerima bantuan karena tidak tercatat dalam kelompok data prioritas.
“Sering kami temukan rumah yang kondisinya sangat memprihatinkan, berdinding papan bahkan berlantai tanah, tetapi tidak bisa dibantu karena tidak masuk dalam Desil 1 sampai Desil 4,” ungkap Lepi.
Kondisi ini membuat program bantuan belum sepenuhnya tepat sasaran. Warga yang seharusnya layak menerima bantuan justru terlewat hanya karena persoalan administratif.
Di sisi lain, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengubah data pusat. Hal ini membuat ruang gerak daerah menjadi terbatas dalam memastikan bantuan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Karena itu, Pemkot Bengkulu berharap ada pembaruan dan sinkronisasi data yang lebih akurat antara pusat dan daerah. Dengan begitu, program RTLH ke depan bisa berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
“Harapan kami tentu ada sinkronisasi data yang lebih akurat, agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan bisa terakomodir dalam program ini,” tutupnya.
Program RTLH sendiri menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya dari sisi hunian. Namun tanpa data yang valid, program ini berpotensi tidak maksimal dan menyisakan ketimpangan di tengah masyarakat.
Penulis : Handi Pratama
Editor : Windi Junius
