BENGKULUBAROMETER – Sebanyak 41 desa di Provinsi Bengkulu hingga Februari 2026 masih berstatus blankspot dan low signal. Dari total 1.514 desa yang tersebar di delapan kabupaten, masih ada wilayah yang belum sepenuhnya menikmati akses internet memadai.
Data Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Bengkulu mencatat, empat desa masuk kategori blankspot atau sama sekali belum tersentuh jaringan. Keempatnya yakni Desa Danau Liang di Kabupaten Lebong, Desa Tebat Laut di Kabupaten Kepahiang, serta Desa Arga Mulya dan Tanjung Aur di Kabupaten Kaur.
Sementara itu, 37 desa lainnya berstatus low signal atau memiliki jaringan sangat lemah. Titik terbanyak berada di Kabupaten Mukomuko.
Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu, Nelly Alesa, menjelaskan bahwa persoalan blankspot dan low signal sebenarnya sudah masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah lima tahunan yang tertuang dalam RPJMD.
“Wilayah blankspot menjadi prioritas utama kami pada 2026. Setelah itu, penanganan akan difokuskan pada desa dengan status low signal,” ujarnya.
Menurut Nelly, keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama. Namun pemerintah daerah berkomitmen menyelesaikan persoalan ini secara bertahap.
Sebaran desa terdampak cukup merata. Di Kabupaten Seluma terdapat Desa Tenangan. Bengkulu Selatan mencatat Desa Bandung Ayu dan Betungan. Bengkulu Tengah ada Desa Karang Are dan Arga Indah I. Kepahiang meliputi Desa Daspetah II, Tebat Laut, Karang Are, dan Batu Belarik.
Di Lebong terdapat Desa Lemeu Pit, Tabeak Dipoa, Tabeak Kauk, dan Danau Liang. Bengkulu Utara memiliki tujuh desa terdampak, termasuk Talang Denau dan Palik Sawang Lebar Ilir. Mukomuko mencatat jumlah terbanyak, dengan 16 desa. Sedangkan Kaur memiliki lima desa, termasuk Arga Mulya dan Tanjung Aur.
Kondisi geografis menjadi tantangan tersendiri. Banyak desa berada di kawasan perkebunan dan pegunungan, sehingga sinyal sulit menjangkau wilayah tersebut.
Keterbatasan akses internet berdampak langsung pada pendidikan, layanan kesehatan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Di era digital, koneksi internet bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan infrastruktur dasar.
Pemerintah daerah berharap kolaborasi dengan provider telekomunikasi dapat mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan di wilayah terpencil.
“Internet hari ini bukan sekadar komunikasi, tetapi pintu masuk pendidikan dan ekonomi digital,” tegas Nelly.
Dengan target penanganan dimulai tahun ini, masyarakat di desa-desa terdampak berharap tak lagi harus mencari titik sinyal ke kebun atau perbukitan hanya untuk mengirim pesan.
Penulis : Windi Junius
Editor : Redaksi
