BENGKULUBAROMETER – Puluhan aktivis lingkungan bersama pelajar dan mahasiswa menggelar aksi simbolik dengan membentangkan spanduk besar bertuliskan “Pulihkan Pondok Kelapa, Bengkulu Menolak Tenggelam”, Senin 26 Januari 2026. Aksi itu dilakukan di jembatan pertemuan muara Sungai Lemau dengan laut, Desa Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah.
Spanduk berukuran besar tersebut menjadi simbol perlawanan warga dan aktivis terhadap ancaman abrasi yang semakin parah. Lokasi pembentangan spanduk dipilih karena berada tepat di titik pertemuan sungai dan laut yang kini mengalami pengikisan daratan paling cepat.
Koordinator aksi dari Walhi Bengkulu, Dodi Faisal, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap lambannya respons negara dalam menangani abrasi di wilayah pesisir Bengkulu, khususnya Desa Pondok Kelapa.
“Aksi ini adalah pesan keras kepada pemerintah bahwa Pondok Kelapa sedang berada di kondisi kritis. Abrasi terus terjadi, tetapi belum ada langkah nyata yang bisa menyelamatkan warga,” kata Dodi saat dihubungi melalui telepon.
Menurut Dodi, berdasarkan kajian lingkungan, Desa Pondok Kelapa terancam tenggelam dalam kurun waktu 20 hingga 30 tahun ke depan. Penyebabnya adalah abrasi pantai yang semakin masif serta kenaikan permukaan air laut akibat krisis iklim global.
Jika tidak ada penanganan serius, ratusan kepala keluarga akan kehilangan tempat tinggal. Tidak hanya rumah warga, lahan pertanian, sekolah, masjid, serta fasilitas umum lainnya juga terancam hilang ditelan laut.
Walhi Bengkulu menilai bahwa persoalan abrasi bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga persoalan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Banyak nelayan kehilangan tempat sandar perahu, sementara petani kehilangan kebun dan sumber penghasilan.
Dalam aksinya, Walhi mendesak Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah untuk melibatkan masyarakat terdampak dalam proses revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2025–2030 yang saat ini sedang berlangsung.
“Warga yang terkena dampak abrasi harus dilibatkan. Mereka tahu kondisi lapangan. Jangan hanya menyusun RTRW dari atas meja,” tegas Dodi.
Ia juga menekankan pentingnya penerapan RTRW berbasis perubahan iklim sesuai dengan petunjuk teknis Kementerian ATR/BPN. Dengan pendekatan itu, wilayah pesisir yang rawan bencana bisa menjadi prioritas perlindungan dalam pembangunan.
Walhi juga mengkritisi abrasi yang melanda sepanjang 525 kilometer pesisir Bengkulu, mulai dari Kabupaten Kaur hingga Mukomuko. Dampaknya sudah terlihat jelas di banyak wilayah.
“Rumah warga rusak, perahu nelayan hancur, dan fasilitas umum tidak bisa digunakan lagi. Ini bukan ancaman masa depan, tapi sudah terjadi sekarang,” ujar Dodi.
Aksi bentang spanduk ini berlangsung damai dan mendapat perhatian warga sekitar. Para pelajar dan mahasiswa yang ikut serta menyatakan bahwa mereka ingin masa depan Bengkulu tidak tenggelam oleh krisis iklim dan kebijakan yang lamban.
Walhi berharap aksi ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah agar segera mengambil langkah nyata sebelum Pondok Kelapa benar-benar hilang dari Peta.
Penulis : Windi Junius
Editor : Redaksi
