BENGKULUBAROMETER – Pemerintah Provinsi Bengkulu kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Raihan ini menjadi WTP kesembilan secara berturut-turut yang diterima Pemprov Bengkulu.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tersebut diserahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Kamis (18/6/2026), kepada DPRD Provinsi Bengkulu dan Gubernur Bengkulu.
Capaian ini sekaligus menjadi opini WTP kedua yang diraih pada masa kepemimpinan Gubernur Helmi Hasan dan Wakil Gubernur Ir. Mian.
Staf Ahli BPK RI, Bernandus Dwita Pradana, menyampaikan bahwa opini tersebut diberikan setelah BPK melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan serta menilai tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan sebelumnya, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun 2025,” ujarnya.
Meski kembali meraih opini tertinggi dalam audit keuangan pemerintah, BPK tetap memberikan sejumlah catatan yang harus segera ditindaklanjuti.
Temuan tersebut di antaranya kelebihan pembayaran pengadaan bahan cetak kalender dinding di Sekretariat DPRD, kekurangan volume pekerjaan dan potensi kelebihan pembayaran pada sejumlah proyek infrastruktur di Dinas PUPR, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan di BPBD yang belum sesuai ketentuan, hingga pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD yang dinilai belum tertib.
BPK menegaskan seluruh rekomendasi wajib ditindaklanjuti paling lambat 60 hari sejak laporan hasil pemeriksaan diterima, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.
Sementara itu, Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan menegaskan bahwa opini WTP merupakan hasil sinergi seluruh unsur pemerintahan di Provinsi Bengkulu.
“Komunikasi yang sangat baik antara eksekutif, legislatif, yudikatif, dan seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu menjadi salah satu kunci sehingga Bengkulu kembali meraih opini WTP,” tutur Helmi.
Ia memastikan seluruh catatan yang disampaikan BPK akan segera ditindaklanjuti. Bahkan, dirinya akan memantau langsung proses penyelesaian seluruh rekomendasi tersebut agar tidak berulang pada tahun-tahun berikutnya.
“Catatan dari BPK wajib hukumnya untuk ditindaklanjuti. Setelah laporan ini diterima, saya akan memonitor langsung proses penyelesaiannya,” tegasnya.
Helmi juga menginstruksikan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta Inspektorat Provinsi Bengkulu untuk memperkuat sistem pengawasan internal melalui koordinasi yang lebih intensif.
“Ke depan tidak boleh ada lagi kesalahan yang sama. Saya sudah meminta BKAD dan Inspektorat memperkuat pengawasan, termasuk melalui rapat koordinasi rutin agar setiap persoalan bisa terdeteksi lebih cepat,” pungkasnya.
