BENGKULUBAROMETER – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi langsung mendapat respons cepat dari Pemerintah Provinsi Bengkulu. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengambil langkah tegas dengan memperketat kebijakan efisiensi anggaran, terutama yang berkaitan dengan penggunaan kendaraan dinas dan perjalanan dinas di lingkungan pemerintah daerah.
Kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya mengantisipasi meningkatnya beban operasional pemerintah akibat naiknya harga BBM non-subsidi yang mulai berlaku dalam evaluasi terbaru.
Helmi Hasan menegaskan bahwa seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta melakukan penghematan secara menyeluruh. Tidak hanya pembelian kendaraan dinas yang dibatasi, tetapi juga penggunaan kendaraan operasional hingga perjalanan dinas yang selama ini menjadi salah satu komponen belanja cukup besar.
“Kita kurangi semuanya. Bukan hanya pembelian kendaraan dinas, tetapi juga operasional kendaraan dinas dan perjalanan dinas. Semua kita efisiensikan,” tegas Helmi Hasan saat dikonfirmasi, Kamis (11/6/2026).
Menurut Helmi, kondisi saat ini mengharuskan pemerintah daerah lebih cermat dalam mengelola anggaran. Kenaikan harga BBM dipastikan akan berdampak terhadap berbagai sektor, termasuk biaya transportasi dan operasional pemerintahan.
Berdasarkan penyesuaian terbaru, harga Pertamax (RON 92) mengalami kenaikan dari Rp12.600 menjadi Rp16.650 per liter. Sementara Pertamax Turbo (RON 98) naik dari Rp20.650 menjadi Rp21.200 per liter. Adapun Pertamina Dex kini menjadi Rp25.350 per liter dari sebelumnya Rp23.500 per liter.
Kenaikan tersebut dinilai akan memberikan konsekuensi terhadap penggunaan anggaran pemerintah daerah, terutama bagi OPD yang memiliki mobilitas tinggi dalam menjalankan program kerja dan pelayanan masyarakat.
Meski demikian, Helmi meminta seluruh jajaran pemerintah tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik. Efisiensi yang dilakukan bukan berarti mengurangi pelayanan kepada masyarakat, melainkan mengurangi pengeluaran yang dianggap tidak terlalu mendesak.
Menurutnya, langkah penghematan merupakan pilihan yang harus diambil agar anggaran daerah tetap sehat dan dapat digunakan untuk program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Helmi juga menilai kenaikan BBM non-subsidi merupakan bagian dari kebijakan nasional yang telah melalui berbagai pertimbangan dan kajian pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah daerah perlu menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada.
“Kalau kita lihat, negara lain bahkan sudah lebih dulu menerapkannya. Kita termasuk yang terlambat, dan saya yakin pemerintah sudah melakukan kajian dengan baik,” ujarnya.
Selain fokus pada efisiensi anggaran, Pemerintah Provinsi Bengkulu juga terus memantau kondisi distribusi BBM di daerah. Helmi memastikan hingga saat ini pasokan BBM di Bengkulu masih dalam kondisi aman dan tidak ditemukan gangguan distribusi yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat.
Koordinasi dengan pihak Pertamina terus dilakukan untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap transportasi darat.
“Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada kendala. Kami terus berkoordinasi dengan Pertamina. Jika ada persoalan, segera dilaporkan dan langsung kami tindak lanjuti,” kata Helmi.
Langkah efisiensi yang dilakukan Pemprov Bengkulu diperkirakan akan berdampak pada pola kerja sejumlah OPD. Perjalanan dinas yang sebelumnya rutin dilakukan akan diseleksi lebih ketat berdasarkan tingkat urgensi dan manfaatnya.
Penulis : Handi Pratama
Editor : Windi Junius
