BENGKULUBAROMETER – Pemerintah Provinsi Bengkulu terus memperkuat komitmen menciptakan pelayanan publik yang bersih dan bebas pungutan liar. Senin pagi (11/5/2026), Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, memimpin apel bersama yang dirangkaikan dengan penandatanganan surat pernyataan anti-pungli dan gratifikasi di halaman Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu.
Kegiatan tersebut menjadi langkah nyata Pemprov Bengkulu dalam memperkuat integritas aparatur sipil negara (ASN), khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Seluruh pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu ikut menandatangani surat pernyataan sebagai bentuk komitmen menolak segala bentuk pungutan liar maupun gratifikasi dalam pelaksanaan tugas.
Dalam arahannya, Herwan Antoni menegaskan bahwa penandatanganan tersebut tidak boleh hanya menjadi kegiatan seremonial semata. Menurutnya, komitmen anti-pungli harus benar-benar diterapkan dalam aktivitas kerja sehari-hari.
“Penandatanganan ini jangan hanya menjadi seremonial. Harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Tidak boleh ada pungli maupun gratifikasi dalam bentuk apa pun,” tegas Herwan Antoni di hadapan peserta apel.
Ia menilai, integritas ASN menjadi salah satu faktor utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, setiap pegawai diminta bekerja dengan jujur dan penuh tanggung jawab.
Menurut Herwan, pelayanan publik yang baik tidak hanya diukur dari cepat atau lambatnya pelayanan, tetapi juga dari sikap dan komitmen aparatur dalam menjaga kejujuran serta profesionalisme.
“Pelayanan publik yang bersih merupakan kunci utama dalam membangun kepercayaan masyarakat. ASN harus bekerja secara jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab,” ujarnya.
Herwan juga mengingatkan bahwa praktik pungli maupun gratifikasi dapat merusak citra pelayanan pemerintah dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Karena itu, seluruh ASN diminta menjaga integritas dan menghindari tindakan yang melanggar aturan, termasuk menerima pemberian yang berkaitan dengan jabatan maupun pelayanan publik.
Kegiatan penandatanganan surat pernyataan anti-pungli dan gratifikasi tersebut disambut serius oleh para pegawai. Pemprov Bengkulu berharap langkah itu menjadi pengingat bagi seluruh ASN agar tetap menjaga etika dan profesionalisme dalam bekerja.
Selain memperkuat pengawasan internal, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendorong reformasi birokrasi dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Pemprov Bengkulu menargetkan seluruh organisasi perangkat daerah mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat tanpa adanya praktik pungutan liar ataupun penyalahgunaan wewenang.
Dengan adanya komitmen bersama tersebut, diharapkan budaya kerja yang jujur, disiplin, dan transparan semakin kuat di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Langkah ini juga menjadi sinyal tegas bahwa Pemprov Bengkulu ingin menciptakan birokrasi yang profesional serta benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
