BENGKULUBAROMETER – Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, menunjukkan kepeduliannya terhadap keselamatan warga dengan turun langsung ke lokasi abrasi dan erosi sungai di Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kamis (29/1/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat yang resah karena abrasi sungai semakin parah dan mengancam rumah-rumah penduduk. Beberapa warga bahkan harus kehilangan lahan tempat tinggal akibat tergerus arus sungai yang terus meluas dari waktu ke waktu.
Saat tiba di lokasi, Teuku Zulkarnain bersama rombongan meninjau sejumlah titik yang terdampak. Ia melihat langsung bekas permukiman warga yang kini berubah menjadi alur sungai. Di beberapa bagian, terlihat rumah-rumah warga mengalami kerusakan cukup serius akibat terjangan erosi.
Kedatangan rombongan disambut warga dengan membawa karton bertuliskan permohonan agar pemerintah segera turun tangan. Warga berharap ada langkah nyata untuk menyelamatkan lingkungan dan tempat tinggal mereka dari ancaman bencana yang terus memburuk.
Teuku Zulkarnain menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bukan sekadar seremonial, tetapi sebagai bukti bahwa pemerintah hadir ketika rakyat menghadapi masalah serius.
“Ini adalah pengaduan masyarakat dan hari ini langsung kita tindak lanjuti. Kita tidak boleh menunda persoalan yang menyangkut keselamatan warga,” tegas Teuku di hadapan masyarakat.
Ia menyebutkan bahwa hasil peninjauan lapangan akan segera dikoordinasikan dengan instansi terkait, seperti Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VIII, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Kementerian PUPR.
Selain itu, laporan resmi juga akan disampaikan kepada Gubernur Bengkulu agar penanganan abrasi dan erosi dapat masuk dalam prioritas pembangunan daerah.
“Masalah ini akan kita laporkan ke Gubernur Bengkulu dan kita minta supaya segera ditangani. Ini menyangkut nyawa dan masa depan masyarakat,” ujarnya.
Dalam pertemuan singkat dengan warga, Teuku Zulkarnain juga menjelaskan tahapan penanganan abrasi, terutama yang berkaitan dengan proses penganggaran. Ia mengakui bahwa anggaran tahun 2026 sudah ditetapkan, sehingga penanganan fisik paling cepat dapat direalisasikan pada 2027.
Namun, ia berharap melalui anggaran perubahan 2026 sudah bisa dialokasikan dana untuk perencanaan teknis.
“Kita ingin di perubahan anggaran 2026 sudah ada perencanaan. Setelah itu kita bisa lakukan sharing anggaran dengan BWSS VIII. Kalau tidak memungkinkan, maka kita gunakan APBD Provinsi Bengkulu karena ini soal keselamatan masyarakat,” jelasnya.
Langkah cepat Teuku Zulkarnain mendapat apresiasi dari warga. Mereka menilai kehadiran langsung wakil rakyat di lokasi bencana memberikan harapan baru agar persoalan abrasi tidak hanya menjadi wacana, tetapi segera ditangani secara nyata.
Kunjungan ini sekaligus menegaskan bahwa DPRD Provinsi Bengkulu tidak tinggal diam terhadap persoalan lingkungan yang mengancam pemukiman warga. Pemerintah daerah diharapkan dapat segera merumuskan solusi jangka pendek dan jangka panjang agar bencana abrasi di Desa Pondok Kelapa tidak semakin meluas.
Penulis : Windi Junius
Editor : Redaksi
