BENGKULUBAROMETER – Anggota DPD RI asal Bengkulu, Destita Khairilisani, mendorong pemerintah pusat segera merealisasikan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Mukomuko. Aspirasi ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite III DPD RI bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia, Selasa (14/4/2026).
Dalam forum tersebut, Destita menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Mukomuko sudah siap mendukung program tersebut. Bahkan, komunikasi dengan pihak kementerian telah dilakukan jauh hari.
“Ada titipan dari Mukomuko. Mereka sudah siap untuk pembangunan Sekolah Rakyat dan sudah berkoordinasi dengan Kemensos. Kami berharap ini bisa diprioritaskan dan dipercepat,” ujar Destita di hadapan jajaran kementerian.
Dorongan ini disampaikan langsung kepada Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Agus Zainal Arifin, sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan, khususnya di daerah yang masih terbatas fasilitasnya.
Menurut Destita, kehadiran Sekolah Rakyat di daerah seperti Mukomuko bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Ia menilai, akses pendidikan yang merata menjadi kunci untuk memutus rantai kemiskinan, terutama di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan fasilitas pendidikan.
“Kalau sekolah ini hadir, dampaknya besar. Anak-anak punya akses pendidikan yang lebih baik, dan ini akan berpengaruh langsung pada masa depan daerah,” jelasnya.
Destita juga menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian dalam merealisasikan program tersebut. Selain Kemensos, peran Kementerian Pekerjaan Umum dinilai krusial, terutama dalam pembangunan infrastruktur pendukung.
Sebelumnya, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono telah menerima audiensi Bupati Mukomuko, Choirul Huda, pada awal Maret 2026.
Dalam pertemuan itu, pemerintah pusat menyatakan komitmennya untuk memasukkan Mukomuko sebagai salah satu daerah prioritas pembangunan Sekolah Rakyat tahun ini. Targetnya, sekolah tersebut bisa mulai beroperasi pada tahun berikutnya.
Agus Jabo menjelaskan, tahap awal pembangunan akan difokuskan pada daerah yang telah memiliki kesiapan, termasuk lahan dan perencanaan dasar.
Secara nasional, pemerintah menargetkan setiap kabupaten dan kota memiliki minimal satu Sekolah Rakyat. Program ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang sejalan dengan arahan Prabowo Subianto dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan.
Berdasarkan data sosial ekonomi nasional, masih banyak anak di Indonesia yang belum mendapatkan akses pendidikan layak. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah, karena pendidikan dinilai sebagai kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem.
Pemerintah Kabupaten Mukomuko sendiri telah menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung program ini, termasuk menyiapkan lahan pembangunan.
Selain isu pendidikan, dalam audiensi tersebut juga dibahas kesiapsiagaan bencana. Mukomuko diketahui merupakan wilayah yang rawan terhadap tsunami, banjir, longsor, hingga kekeringan.
Karena itu, pembangunan Sekolah Rakyat ke depan juga diharapkan mempertimbangkan aspek keamanan dan ketahanan terhadap bencana.
RDP Komite III DPD RI ini tidak hanya membahas pendidikan, tetapi juga menjadi forum evaluasi berbagai program kesejahteraan sosial agar lebih tepat sasaran.
Dengan dorongan dari DPD RI dan kesiapan pemerintah daerah, pembangunan Sekolah Rakyat di Mukomuko diharapkan tidak lagi sekadar wacana, melainkan segera terealisasi.
Jika berjalan sesuai rencana, program ini diyakini akan menjadi solusi konkret dalam membuka akses pendidikan sekaligus menekan angka kemiskinan di daerah.
Penulis : Windi Junius
Editor : Redaksi
