BENGKULUBAROMETER – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Bengkulu Mengingat menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Bengkulu, Selasa (12/5/2026) sekitar pukul 14.00 WIB. Aksi yang mengangkat isu Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) itu berlangsung panas hingga berujung penyegelan gerbang utama kantor DPRD Provinsi Bengkulu.
Massa aksi datang dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Mereka membawa berbagai tuntutan terkait kondisi pendidikan di Bengkulu yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan, mulai dari kesejahteraan guru hingga dugaan komersialisasi pendidikan.
Aksi dimulai dengan orasi di depan Kantor DPRD Provinsi Bengkulu. Tidak lama kemudian, mahasiswa dipersilakan masuk dan duduk bersama di teras kantor DPRD. Massa kemudian ditemui Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, SE didampingi anggota DPRD Ali Saftaini, SE dan Baidari Citra Dewi, SH.
Namun suasana mendadak memanas. Massa mendesak agar anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu yang membidangi pendidikan hadir langsung menemui mereka. Permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi karena anggota Komisi IV disebut sedang menjalankan tugas di luar daerah.
Kecewa lantaran aspirasi mereka belum tersampaikan secara langsung kepada komisi terkait, mahasiswa akhirnya memilih meninggalkan lokasi pertemuan. Dengan satu komando, massa balik kanan dan melakukan aksi penyegelan gerbang utama kantor DPRD Provinsi Bengkulu sebagai bentuk protes.
Dalam orasinya, mahasiswa menilai momentum Hardiknas seharusnya menjadi pengingat serius bagi pemerintah untuk memperbaiki kualitas pendidikan nasional yang dinilai masih rapuh.
“Harusnya momentum Hardiknas menjadi ruang penegasan bahwa kualitas pendidikan tidak akan tercapai kalau fondasinya masih lemah,” ujar salah satu orator.
Mahasiswa juga menyoroti nasib guru non-ASN yang dinilai masih belum mendapatkan perlindungan dan kepastian status kerja yang layak. Mereka menyebut banyak tenaga pendidik yang selama ini tetap mengabdi meski berada dalam kondisi tidak pasti.
“Ribuan guru terus bekerja tanpa kepastian dan perlindungan hukum yang jelas. Ini menunjukkan masih lemahnya komitmen pemerintah dalam memanusiakan tenaga pendidik,” tegas orator tersebut.
Dalam aksi itu, Aliansi Bengkulu Mengingat menyampaikan sejumlah tuntutan kepada DPRD dan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Pertama, mereka meminta agar anggaran pendidikan dan kesehatan dijadikan prioritas utama dalam APBD, bukan hanya sekadar pelengkap pembangunan.
Mahasiswa juga meminta DPRD dan Pemprov Bengkulu menghentikan pengurangan anggaran pendidikan untuk program-program yang dianggap tidak esensial atau hanya bersifat seremonial.
Selain itu, massa menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurut mereka tidak semestinya membebani anggaran pendidikan daerah. Mereka meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tersebut.
Tak hanya itu, mahasiswa mendesak DPRD dan Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu agar menyusun kebijakan kurikulum yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal masyarakat Bengkulu.
Aliansi Bengkulu Mengingat juga meminta pemerintah menghentikan segala bentuk komersialisasi pendidikan, termasuk praktik pungutan liar dan dugaan jual beli seragam maupun kursi sekolah yang dinilai memberatkan wali murid.
Dalam tuntutan terakhirnya, mahasiswa meminta Pemprov Bengkulu memberikan perlindungan maksimal terhadap korban kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan sekolah. Mereka meminta pelaku diproses tegas tanpa ada upaya melindungi nama baik institusi pendidikan.
Menanggapi aksi tersebut, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, mengatakan pihaknya memahami sebagian besar tuntutan mahasiswa meskipun dialog tidak berlangsung lama.
Menurut Teuku, ketidakhadiran Komisi IV bukan karena menghindari massa aksi, melainkan karena sedang menjalankan tugas dinas di luar daerah.
“Komisi IV memang sedang ada agenda tugas luar, jadi belum bisa hadir langsung,” jelas Teuku.
Ia juga menegaskan bahwa sektor pendidikan sejauh ini tetap menjadi prioritas DPRD bersama Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam penyusunan anggaran daerah.
“Pendidikan tetap menjadi prioritas bersama kesehatan dan infrastruktur,” katanya.
Terkait persoalan guru honorer, Teuku menyebut saat ini pemerintah telah mengangkat banyak tenaga honorer menjadi PPPK. Bahkan, menurutnya Gubernur Bengkulu Helmi Hasan berkomitmen tidak akan memberhentikan PPPK yang sudah diangkat.
Sementara mengenai program MBG, Teuku mengatakan hal tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto.
“Program MBG itu kebijakan pusat dan tentu pemerintah pusat akan mempertimbangkan semua masukan yang berkembang,” ujarnya.
Sedangkan soal pungutan liar di dunia pendidikan, Teuku menegaskan aturan larangan sudah ada dan harus dipatuhi seluruh sekolah.
“Larangan pungutan liar sudah jelas ada aturannya,” tutup Teuku.
