BENGKULUBAROMETER – Sejumlah kader Partai Golkar menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu, Kamis (23/4/2026). Aksi ini dipicu oleh penolakan terhadap keputusan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) kepengurusan DPD Golkar Kota Bengkulu, setelah masa jabatan pengurus sebelumnya berakhir.
Para demonstran yang sebagian merupakan mantan pengurus DPD Golkar Kota Bengkulu menilai keputusan tersebut tidak adil. Mereka merasa telah menjalankan tugas sesuai arahan partai, namun justru digantikan tanpa penjelasan yang dianggap memadai.
Sebagaimana diketahui, masa kepengurusan DPD Golkar Kota Bengkulu periode sebelumnya berakhir pada Desember 2025. Rencana pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) ke-11 sempat diagendakan, namun batal digelar karena dinamika internal partai.
Sebagai tindak lanjut, DPD Golkar Provinsi Bengkulu kemudian menunjuk Plt untuk menjalankan roda organisasi sekaligus mempersiapkan pelaksanaan Musda. Namun, keputusan ini justru memicu polemik di internal partai.
Sekretaris DPD Golkar Provinsi Bengkulu, Yudi Harzan, menegaskan bahwa penunjukan Plt telah sesuai dengan mekanisme organisasi. Ia menyebut keputusan tersebut diambil melalui rapat resmi dan telah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.
“SK Plt itu sah. Sudah melalui rapat harian terbatas dan disetujui secara tertulis oleh Ketua Umum serta Sekjen DPP,” ujar Yudi.
Menurutnya, penunjukan Plt merupakan langkah yang wajar dalam organisasi, mengingat masa kepengurusan sebelumnya telah berakhir.
“Masa kepengurusan lama sudah habis sejak Desember 2025. Jadi penunjukan Plt ini adalah langkah organisatoris untuk menjaga kesinambungan roda partai,” jelasnya.
Ia juga memastikan bahwa pelaksanaan Musda tetap akan berjalan sesuai jadwal. Yudi membantah adanya intervensi dalam proses pencalonan ketua.
“Tidak ada intervensi. Pendaftaran calon ketua akan dibuka secara terbuka dan semua proses berjalan sesuai aturan partai,” tegasnya.
Di sisi lain, perwakilan mantan pengurus yang ikut dalam aksi, Yudi Darmawansyah, mengaku kecewa dengan keputusan tersebut. Ia menilai ada kejanggalan dalam proses yang terjadi, terutama terkait pembatalan Musda yang sebelumnya telah dipersiapkan.
“Kami sudah menjalankan semua amanah dan instruksi partai. Tapi justru diberikan sanksi, bahkan pembekuan tanpa alasan yang jelas,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Musda yang semula dijadwalkan pada 15 Februari 2026 mendadak ditunda sehari sebelum pelaksanaan. Setelah itu, muncul keputusan penunjukan Plt yang dianggap tidak transparan.
“Kami sudah siapkan Musda. Tapi tiba-tiba diminta ditunda. Setelah itu keluar keputusan Plt. Ini yang kami pertanyakan,” katanya.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti adanya permintaan agar hanya satu calon ketua yang diajukan dalam Musda, padahal sebelumnya terdapat tiga kandidat yang telah mendaftar.
“Awalnya ada tiga nama yang maju. Tapi diminta hanya satu nama saja. Ini membuat situasi jadi tidak kondusif,” tambahnya.
Merasa dirugikan, para kader memilih menempuh jalur organisasi dengan melaporkan persoalan ini ke Mahkamah Partai Golkar. Mereka berharap sengketa ini dapat diselesaikan secara adil dan transparan.
“Kami sudah mengajukan laporan ke Mahkamah Partai. Saat ini tinggal menunggu proses lanjutan. Dalam waktu dekat, dokumen fisiknya juga akan kami serahkan,” ujar Yudi Darmawansyah.
Ia juga menegaskan bahwa sesuai aturan internal partai, selama proses sengketa berlangsung, aktivitas Plt seharusnya dibatasi.
“Ada aturan bahwa selama 90 hari sejak laporan diajukan ke Mahkamah Partai, tidak boleh ada kegiatan strategis yang dijalankan oleh Plt,” pungkasnya.
Situasi ini menunjukkan adanya dinamika serius di tubuh Partai Golkar Bengkulu, khususnya di tingkat kota. Semua pihak kini menunggu keputusan Mahkamah Partai sebagai penentu arah penyelesaian konflik internal tersebut.
Penulis : Handi Pratama
Editor : Windi Junius
