BENGKULUBAROMETER – Ribuan warga Kelurahan Teluk Sepang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, masih bergantung pada jembatan darurat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Jembatan yang berada di kawasan Parit 1 itu setiap hari dilintasi pelajar dan warga untuk pergi ke sekolah, bekerja, berbelanja, serta mengakses berbagai pelayanan publik.
Jalur tersebut menghubungkan Teluk Sepang dengan Kelurahan Sumber Jaya dan Padang Serai. Selain menjadi akses utama masyarakat, Jembatan Parit 1 juga merupakan bagian dari jalur evakuasi tsunami.
Jembatan yang dikenal sebagai Jembatan Teluk Sepang itu dibangun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui program rehabilitasi pascabencana pada 2010. Namun, kondisinya kini mengalami kerusakan sehingga warga terpaksa melakukan perbaikan secara swadaya.
Jembatan tersebut berada di kawasan rawa yang dipengaruhi pasang surut air laut. Ketika air laut surut, bagian depan jembatan seluas sekitar 5 x 10 meter terlihat kering. Sebaliknya, saat air laut pasang, kawasan tersebut kembali terendam.
Struktur tanah yang halus dan berlumpur dinilai mudah tergerus oleh pergerakan air. Kondisi itu semakin berat karena model jembatan disebut tidak memiliki penyangga yang memadai.
Berdasarkan data Jurnal Akuatik Lestari yang diolah Yayasan Kanopi Hijau Indonesia, kenaikan permukaan air laut di Bengkulu disebut mencapai 10 hingga 12 sentimeter per tahun. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah dalam menjaga keselamatan infrastruktur publik, terutama yang berada di wilayah pesisir.
Ketua Kanopi Hijau Indonesia, Ali Akbar, menilai Pemerintah Kota Bengkulu belum memberikan perhatian serius terhadap dampak kenaikan permukaan air laut bagi infrastruktur di Teluk Sepang.
Menurutnya, pemerintah perlu memiliki kajian yang utuh agar dapat menentukan prioritas penanganan. Keterlambatan perbaikan dikhawatirkan membuat kerusakan semakin parah dan membutuhkan biaya lebih besar.
Di tengah belum adanya perbaikan permanen, warga Teluk Sepang berusaha mempertahankan fungsi jembatan secara mandiri. Salah seorang warga, Kristian, mengatakan Jembatan Parit 1 telah beberapa kali diperbaiki menggunakan dana dan tenaga masyarakat. Perbaikan terakhir dilakukan pada 15 Agustus 2026.
“Ini adalah upaya kami agar tidak melewati jalan Pelindo dan bertempur dengan debu batu bara,” kata Kristian.
Menurut data Posko Lentera Teluk Sepang, sedikitnya tiga kecelakaan terjadi di jembatan tersebut selama Januari hingga Juli 2026 sebelum perbaikan dilakukan. Korban pertama merupakan seorang pelajar yang baru pulang sekolah.
Kecelakaan berikutnya dialami seorang ibu rumah tangga bersama anaknya ketika hendak keluar dari Teluk Sepang. Korban ketiga adalah seorang pedagang es krim keliling yang baru selesai berjualan di wilayah tersebut.
Warga memilih menggunakan jembatan itu karena kondisi jalan utama menuju Teluk Sepang juga dinilai tidak layak. Jalan sepanjang kurang lebih lima kilometer tersebut berlubang dan dipenuhi genangan ketika hujan. Saat cuaca panas, warga harus menghadapi debu dari aktivitas angkutan komoditas menuju pelabuhan.
Kelurahan Teluk Sepang berbatasan langsung dengan kawasan Pelabuhan Pulau Baai yang dikelola Pelindo serta PLTU Teluk Sepang yang dikelola PT Tenaga Listrik Bengkulu. Jalan utama di kawasan tersebut juga digunakan kendaraan pengangkut komoditas sumber daya alam menuju lokasi bongkar muat.
Persoalan jembatan semakin mendesak karena Teluk Sepang berada di wilayah pesisir yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Daerah tersebut termasuk zona merah dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap gempa bumi dan tsunami.
Teluk Sepang juga telah dikukuhkan sebagai Tsunami Ready Community. Program yang difasilitasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tersebut mendapat pengakuan dari UNESCO-IOC.
Melalui program itu, masyarakat didorong membangun budaya evakuasi mandiri. Wilayah yang ditetapkan harus mempunyai rencana evakuasi, peta rawan bencana, jalur penyelamatan yang layak, serta sistem peringatan dini yang aktif.
Dalam dialog yang digelar Kanopi Hijau Indonesia, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Bengkulu, Firmanto, menyebut perbaikan jembatan telah menjadi prioritas sejak 2024–2025. Namun, hingga kini rencana tersebut belum terealisasi. Untuk mengetahui kepastian anggarannya, masyarakat disarankan meminta penjelasan kepada Dinas PUPR Kota Bengkulu.
Teluk Sepang memiliki 3.549 penduduk, terdiri atas 1.445 anak-anak, 1.715 orang dewasa, dan 389 lanjut usia. Kondisi jembatan yang rusak dikhawatirkan dapat menghambat proses penyelamatan apabila gempa bumi dan tsunami terjadi.
Ketua Posko Lentera Teluk Sepang, Harianto, mendesak pemerintah segera membangun jembatan yang aman dan permanen. Ia menilai keberadaan jalur evakuasi yang layak merupakan kebutuhan mendesak untuk melindungi ribuan warga.
“Dengan fakta ini, mungkin yang perlu dikirimkan ke Teluk Sepang adalah kantong mayat,” kata Harianto sebagai bentuk kritik keras terhadap lambannya penanganan jembatan tersebut.
