BENGKULUBAROMETER — Komisi XI DPR RI membuka ruang bagi Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Pertemuan tersebut akan menjadi forum untuk membahas penguatan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD), termasuk persoalan penyaluran kredit dan kinerja perbankan daerah.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi H Amro menyampaikan rencana tersebut dalam Seminar Nasional BPD Seluruh Indonesia yang berlangsung di Hotel Mercure Bengkulu, Jumat (21/8/2026).
Fauzi mengatakan, berbagai masukan dari BPD perlu dibahas secara lebih mendalam bersama Komisi XI DPR RI. Menurutnya, RDPU dapat menjadi wadah untuk mengidentifikasi persoalan sekaligus mencari solusi atas tantangan yang dihadapi BPD.
“Silakan, kita akan membuka ruang untuk diskusi yang lebih mendalam dan menjadi catatan yang tidak terpisahkan. Kita akan terima untuk RDPU di Komisi XI tentang agenda-agenda yang penting,” ujar Fauzi.
Ia menilai penguatan BPD tidak hanya berkaitan dengan kemampuan perbankan daerah dalam menghimpun dana, tetapi juga bagaimana bank tersebut mampu meningkatkan penyaluran kredit dan mengembangkan bisnis secara sehat.
Fauzi menyebut BPD memiliki posisi strategis karena berhubungan langsung dengan aktivitas ekonomi dan pembiayaan di daerah. Karena itu, kinerja BPD perlu terus diperkuat agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian.
“Yang jadi masalah sekarang bagaimana Bank BPD itu harus memberikan kepercayaan terhadap pemerintah tentang bagaimana struktur kreditnya, bagaimana bisnisnya, bagaimana juga performa daripada Bank BPD itu sendiri,” Jelasnya.
Berdasarkan data yang disampaikannya, terdapat 27 BPD yang tergabung dalam ASBANDA. Total asetnya mencapai hampir Rp1.043 triliun, dengan penyaluran kredit sekitar Rp673 triliun.
Kredit tersebut disalurkan ke berbagai sektor, termasuk korporasi, konsumsi dan UMKM. Sementara dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun BPD berada di kisaran Rp700 triliun.
Fauzi menilai angka tersebut menunjukkan masih terdapat gap antara pertumbuhan kredit dan DPK. Menurutnya, kondisi ideal adalah ketika pertumbuhan kredit dapat lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan DPK sehingga peran intermediasi perbankan semakin optimal.
“Artinya antara pertumbuhan kredit dengan dana pihak ketiga itu masih mengalami gap. Yang idealnya itu adalah pertumbuhan kreditnya lebih tinggi daripada DPK,” tuturnya.
Ia menambahkan, penguatan fungsi intermediasi BPD menjadi semakin penting di tengah kondisi fiskal nasional. Pemerintah dalam Nota Keuangan memproyeksikan pendapatan negara sekitar Rp3.428 triliun dan belanja negara mencapai Rp4.097,2 triliun, sehingga terdapat defisit sekitar Rp671,2 triliun atau 2,40 persen terhadap PDB.
Menurut Fauzi, kondisi tersebut menunjukkan besarnya tantangan pemerintah dalam menjaga penerimaan negara. Terlebih, sekitar 83 persen pendapatan negara masih berasal dari pajak, bea cukai dan PNBP.
“83 persen pendapatan negara kita dari pajak. Tidak ada yang lain, dari pajak, bea cukai dan PNBP,” ujarnya.
Karena itu, sektor perbankan, termasuk BPD, dinilai memiliki peran penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan yang produktif.
RDPU antara ASBANDA dan Komisi XI nantinya diharapkan dapat menjadi ruang untuk membahas lebih jauh strategi penguatan BPD, peningkatan penyaluran kredit, serta optimalisasi peran bank daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
