BENGKULUBAROMETER – Pemerintah Provinsi Bengkulu menilai pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan diskon 50 persen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk mutasi masuk kendaraan dari luar daerah masih belum mencapai hasil yang diharapkan. Padahal, kebijakan tersebut telah terbukti meningkatkan penerimaan pajak daerah sejak diberlakukan.
Evaluasi itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Diskon 50 Persen Mutasi Masuk Kendaraan yang dipimpin Wakil Gubernur Bengkulu, Ir. Mian, di Aula Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu, Senin, 13 Juli 2026.
Menurut Mian, hasil evaluasi yang dilakukan bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bengkulu dan Direktorat Lalu Lintas Polda Bengkulu menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan kebijakan tersebut. Karena itu, pemerintah akan memperkuat koordinasi dengan seluruh pemerintah kabupaten dan kota agar program ini dapat menjangkau lebih banyak wajib pajak sebelum berakhir pada Agustus 2026.
“Dari hasil evaluasi bersama Bapenda dan Ditlantas, kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga akhir Agustus serta diskon 50 persen biaya balik nama masih belum optimal,” kata Mian.
Ia menilai keberhasilan program tidak dapat hanya dibebankan kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu. Pemerintah kabupaten dan kota juga harus mengambil peran aktif melalui sosialisasi kepada masyarakat sekaligus mendorong pemilik kendaraan segera memanfaatkan insentif yang tersedia.
Menurut Mian, kolaborasi seluruh pemerintah daerah menjadi kunci karena manfaat peningkatan penerimaan pajak tidak hanya dirasakan pemerintah provinsi, tetapi juga berdampak langsung terhadap keuangan daerah kabupaten dan kota.
“Kerja ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh provinsi. Harus berkolaborasi dengan seluruh kabupaten dan kota karena hasilnya juga akan memperkuat APBD provinsi maupun daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi perhatian seluruh kepala daerah. Pemerintah daerah diminta tidak lagi terlalu bergantung pada Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), tetapi mulai menggali berbagai potensi penerimaan daerah yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mian mengatakan arahan Gubernur Bengkulu juga menekankan pentingnya perubahan pola pikir dalam pengelolaan keuangan daerah. Daerah harus mampu memperkuat sumber pendapatan sendiri agar pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada transfer pemerintah pusat.
“Arahan Pak Gubernur jelas, kita harus memiliki mindset untuk tidak hanya bergantung pada dana transfer pusat, tetapi juga mampu menggali potensi pendapatan daerah sesuai regulasi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Bengkulu, Hadianto, mengatakan kebijakan insentif fiskal berupa pemutihan pajak kendaraan dan diskon biaya balik nama telah memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor
Meski demikian, ia menilai masih terdapat ruang yang cukup besar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat selama sisa waktu pelaksanaan program.
“Melalui rapat koordinasi ini kami ingin memanfaatkan sisa waktu yang ada agar capaian program pemutihan pajak kendaraan bisa lebih tinggi lagi,” kata Hadianto.
Data Bapenda menunjukkan adanya peningkatan penerimaan pajak kendaraan sejak program tersebut diberlakukan. Sebelum program berjalan, rata-rata penerimaan pajak kendaraan berkisar Rp13 miliar setiap bulan. Setelah kebijakan insentif diterapkan, penerimaan meningkat menjadi sekitar Rp16 miliar hingga Rp17 miliar per bulan.
Menurut Hadianto, kenaikan tersebut menjadi indikator bahwa kebijakan insentif mendapat respons positif dari masyarakat. Namun pemerintah berharap jumlah wajib pajak yang memanfaatkan program tersebut terus bertambah hingga masa berlakunya berakhir.
Program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan diskon 50 persen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor masih berlangsung hingga akhir Agustus 2026. Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta kepolisian dapat memperluas jangkauan sosialisasi sehingga lebih banyak masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut.
Keberhasilan program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan, tetapi juga memperkuat Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan di Provinsi Bengkulu.
Penulis : Handi Pratama
Editor : Windi Junius
