BENGKULUBAROMETER – Himpunan Pertashop Merah Putih Indonesia (HPMPI) meminta pemerintah membuka kesempatan bagi Pertashop untuk menyalurkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kebijakan tersebut dinilai dapat membantu memperluas akses masyarakat terhadap BBM resmi, terutama di wilayah pelosok Indonesia.
Permintaan itu disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat HPMPI, Steven, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Steven menjelaskan, selama ini Pertashop hanya diperbolehkan menjual BBM nonsubsidi. Padahal, jaringan Pertashop telah menjangkau banyak desa dan daerah yang jauh dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Menurutnya, saat ini terdapat sekitar 6.500 outlet Pertashop yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Jaringan tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan pemerintah untuk memperkuat penyaluran BBM bersubsidi agar semakin dekat dengan masyarakat dan lebih tepat sasaran.
Steven mengusulkan agar Pertashop yang memenuhi persyaratan diberikan kesempatan untuk meningkatkan status menjadi SPBU Kompak atau ditetapkan sebagai lembaga resmi penyalur BBM bersubsidi.
“Untuk rekan-rekan Pertashop di wilayah yang memungkinkan dan memenuhi kriteria, kami mohon agar dibuka peluang menjadi SPBU Kompak ataupun menjadi lembaga penyalur,” kata Steven dalam rapat tersebut.
Ia menilai kebijakan tersebut tidak harus diterapkan kepada seluruh Pertashop. Pemerintah dapat melakukan verifikasi dan menentukan outlet yang layak berdasarkan lokasi, fasilitas, keamanan, serta kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing.
Menurut Steven, persoalan yang dihadapi pengusaha Pertashop semakin berat karena besarnya perbedaan harga antara BBM nonsubsidi dan BBM bersubsidi. Ketika harga BBM nonsubsidi meningkat, masyarakat cenderung beralih menggunakan BBM bersubsidi yang harganya lebih murah.
Kondisi itu berdampak langsung terhadap penjualan Pertashop. Di sisi lain, perbedaan harga yang cukup jauh juga dinilai membuka peluang munculnya penjualan BBM bersubsidi secara eceran.
BBM subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu justru berpotensi dijual kembali oleh pengecer dengan harga lebih tinggi. Karena itu, HPMPI meminta DPR RI mendorong pemerintah melakukan pengawasan dan penertiban terhadap penjualan BBM subsidi secara eceran.
“Penjualan eceran perlu ditertibkan. Kami sudah mempunyai jaringan di berbagai pelosok Indonesia. Kenapa jaringan itu tidak dimanfaatkan?” ujar Steven.
Ia menegaskan, keberadaan Pertashop tidak hanya bertujuan menjalankan usaha. Pertashop juga membantu menyediakan BBM resmi bagi masyarakat di daerah yang belum terjangkau SPBU, membuka lapangan pekerjaan, serta menggerakkan perekonomian desa.
Karena itu, HPMPI berharap pemerintah tidak membiarkan jaringan Pertashop yang telah dibangun kehilangan pasar akibat ketimpangan harga BBM dan maraknya penjualan BBM subsidi secara eceran.
Dalam pertemuan tersebut, Steven juga meminta Komisi XII DPR RI memfasilitasi pembahasan lanjutan dengan kementerian dan lembaga terkait. Pembahasan lintas sektor diperlukan untuk mencari solusi atas keberlanjutan usaha ribuan Pertashop di seluruh Indonesia.
HPMPI juga menyoroti rencana Koperasi Desa Merah Putih untuk ikut menyalurkan barang bersubsidi. Steven berharap program tersebut tidak menimbulkan tumpang tindih dengan jaringan Pertashop yang telah lebih dahulu beroperasi di desa-desa.
Menurutnya, Pertashop dan Koperasi Desa Merah Putih seharusnya tidak ditempatkan sebagai pihak yang saling bersaing. Keduanya dapat dipertemukan dalam satu pola kerja sama yang saling menguntungkan dan tetap mengutamakan kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap ada pembahasan lintas kementerian dan lintas sektor. Kami mendengar adanya bentuk usaha dari kementerian lain yang kemungkinan memiliki kegiatan serupa. Untuk menghindari tumpang tindih, akan lebih baik apabila dikombinasikan dan dikolaborasikan,” katanya.
HPMPI berharap aspirasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan DPR RI dan pemerintah dalam menyusun kebijakan energi. Dengan jaringan sekitar 6.500 outlet, Pertashop dinilai mempunyai potensi besar untuk membantu pemerataan energi sekaligus memastikan masyarakat memperoleh BBM melalui lembaga penyalur resmi.
Penulis : Windi Junius
Editor : Redaksi
