NARASIDEMOKRASI – Koalisi Sumatera Terang untuk Energi Bersih (STuEB) melontarkan kritik keras terhadap sistem kelistrikan nasional usai terjadinya blackout massal di Pulau Sumatera. Mereka menilai pemadaman listrik besar yang terjadi pada 22 Mei 2026 menjadi bukti lemahnya sistem energi terpusat yang selama ini bergantung pada energi fosil.
Menurut STuEB, sistem kelistrikan yang hanya bertumpu pada jaringan transmisi utama membuat seluruh wilayah rentan lumpuh ketika terjadi gangguan di satu titik. Dalam kasus blackout terbaru, gangguan transmisi 275 kV di wilayah Jambi menyebabkan sebagian besar wilayah Sumatera mengalami pemadaman total.
Kondisi tersebut dianggap sebagai bukti bahwa sistem energi nasional saat ini tidak memiliki ketahanan yang kuat. Padahal, sejumlah provinsi di Sumatera sebenarnya mengalami surplus daya listrik cukup besar.
Bengkulu sendiri disebut memiliki surplus listrik hingga 120 persen. Sumatera Selatan surplus 104 persen, Sumatera Utara 60 persen, Aceh 44 persen dan Sumatera Barat 40 persen. Namun, karena sistemnya terpusat, gangguan di satu wilayah tetap bisa memicu blackout massal.
Anggota STuEB dari Apel Green Aceh, Syukur Tadu, mengatakan blackout ini menjadi pengingat bahwa daerah kaya sumber daya alam masih belum mandiri dalam penyediaan energi.
Menurutnya, masyarakat terus menjadi korban dari sistem energi besar yang tidak stabil. Karena itu, ia mendorong percepatan penggunaan energi terbarukan berbasis masyarakat.
“Momentum ini harus menjadi titik balik untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas,” kata Syukur.
Ia menilai Sumatera memiliki potensi energi bersih yang sangat besar. Mulai dari tenaga surya, mikrohidro, panas bumi hingga energi angin. Namun potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal.
Konsolidator STuEB dari Kanopi Hijau Indonesia, Ali Akbar, bahkan menyebut sistem listrik terpusat sengaja dipertahankan karena berkaitan dengan kepentingan ekonomi dan politik.
Menurutnya, blackout yang terus berulang seharusnya menjadi momentum untuk mendorong demokratisasi energi dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.
“Selain itu sistem ini juga menjadi peluang bagi beberapa kelompok pemodal untuk tetap mendirikan pembangkit listrik baru, padahal Sumatera sudah kelebihan daya,” ujar Ali.
STuEB juga menyoroti dampak buruk industri batu bara terhadap lingkungan hidup masyarakat di Sumatera. Aktivitas pertambangan dinilai telah menyebabkan kerusakan sungai, pencemaran udara hingga menurunnya hasil pertanian masyarakat di sekitar tambang.
Aktivis Yayasan Anak Padi Lahat, Syahwan, menilai masyarakat selama ini menjadi korban dari eksploitasi energi kotor batu bara.
Ia bahkan mendesak pemerintah menghentikan operasional tambang batu bara dan mulai beralih ke energi bersih yang lebih aman dan berkelanjutan.
Koalisi STuEB menilai pemerintah harus segera membangun sistem energi desentralisasi berbasis wilayah agar gangguan di satu daerah tidak melumpuhkan seluruh Sumatera.
