BENGKULUBAROMETER – Suasana berbeda terlihat di lingkungan Kantor Gubernur Bengkulu, Jumat 17 April 2026. Di hari pertama penerapan Work From Home (WFH) secara penuh, aktivitas kantor tampak lengang, jauh dari rutinitas padat seperti biasanya.
Dari pantauan di lokasi, hanya beberapa petugas yang terlihat berjaga, seperti Satpol PP di bagian depan kantor. Area parkir yang biasanya dipenuhi kendaraan dinas dan pribadi milik ASN kini tampak lapang, hanya menyisakan beberapa unit kendaraan.
Kondisi serupa juga terlihat di dalam gedung. Sejumlah ruangan penting, mulai dari ruang Gubernur, Wakil Gubernur, hingga ruang asisten dan bidang lainnya, tampak tertutup tanpa aktivitas.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, memastikan kebijakan WFH bagi ASN resmi mulai diterapkan.
“Ya, hari ini kita sudah mulai WFH, jadi absensinya dilakukan dari rumah,” ujar Herwan.
Ia menjelaskan, kebijakan ini memungkinkan ASN tetap bekerja tanpa harus hadir secara fisik di kantor. Sistem absensi juga telah disesuaikan dan bisa diakses secara daring.
“Silakan bekerja dari rumah. Absensinya juga dari rumah, sudah dibuka semuanya,” katanya.
Menurutnya, penerapan WFH didukung oleh sistem digital yang kini sudah berjalan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. ASN cukup menggunakan telepon genggam untuk absensi sekaligus menjalankan tugas.
“Sekarang sudah menggunakan sistem digital, jadi masing-masing cukup menggunakan handphone,” jelasnya.
Herwan menegaskan, kebijakan ini mengacu pada surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang mengatur pelaksanaan WFH secara nasional setiap hari Jumat.
“Untuk secara nasional WFH-nya pada hari Jumat. Kita sebenarnya sudah lebih dulu menerapkan WFA, jadi sekarang menyesuaikan dengan surat edaran tersebut,” ungkapnya.
Dalam skema yang diterapkan, seluruh ASN menjalankan WFH 100 persen setiap Jumat. Sementara pada hari Kamis sebelumnya, sistem Work From Anywhere (WFA) tetap diberlakukan sebesar 25 persen.
“Kita akan menerapkan 100 persen WFH pada hari Jumat. Untuk hari lainnya masih menggunakan pola lama, seperti hari Kamis 25 persen,” tambahnya.
Meski kantor tampak sepi, Herwan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal. Terutama untuk sektor yang bersentuhan langsung dengan publik, seperti layanan kesehatan.
“Untuk layanan masyarakat tetap berjalan seperti biasa. Misalnya rumah sakit, itu tetap bekerja penuh selama enam hari kerja,” tegasnya.
Terkait dampak efisiensi anggaran, Pemprov Bengkulu belum menghitung secara rinci. Namun, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) akan diminta mengkaji potensi penghematan, terutama dari belanja rutin seperti listrik, air, dan alat tulis kantor (ATK).
“Kita belum menghitung secara detail per OPD. Nanti akan kita minta BPKD untuk menghitung,” kata Herwan.
Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap kebijakan ini tidak hanya menjaga produktivitas ASN, tetapi juga mendorong efisiensi anggaran operasional ke depan.
“Dengan sistem ini, kita akan lihat nanti seberapa besar pengaruhnya terhadap efisiensi anggaran,” tutupnya.
Penulis : Handi Pratama
Editor : Windi Junius
