BENGKULUBAROMETER – Pertemuan tiga tokoh kunci antara Ketua DPD RI Sultan B Najamudin, Bupati Kepahiang Zurdinata, dan Bupati Rejang Lebong HM Fikri Thobari, pertemuan itu berubah menjadi momentum strategis. Dalam hitungan dua hari, aspirasi pembangunan infrastruktur Rejang Lebong dan Kepahiang tidak lagi berhenti pada ruang audiensi, melainkan langsung dibawa ke meja rapat koordinasi lintas kementerian di Jakarta.
Pertemuan Kedua Bupati dan Ketua DPD RI itu Pada Jumat, 18 hingga 19 Desember 2025, itu seperti langsung membuka pintu baru bagi dua kabupaten yang selama ini menumpuk daftar kebutuhan pembangunan. Sultan menggerakkan pola kerja yang ia sebut sebagai “jemput bola”, sebuah pendekatan yang ingin menghapus stigma daerah selalu menunggu keputusan pusat.
“Kalau bisa langsung dieksekusi, kenapa harus menunggu birokrasi berlarut? Kita telepon menteri, kita hubungkan, dan kita dorong agar aspirasi daerah itu mendapat perhatian,” ujar Sultan.
Gaya jemput bola itu, menurutnya, bukan lompatan prosedural, tapi akselerasi. DPD RI mengambil peran sebagai pendorong, sekaligus penjaga bahwa kebutuhan infrastrukur dasar daerah tidak sekadar menjadi narasi tanpa eksekusi.
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI menjadwalkan rapat resmi pada Senin, 22 Desember 2025. Agenda ini membahas jalan rusak yang viral di Kepahiang, termasuk pembangunan jembatan, irigasi, hingga fasilitas dasar yang telah lama menjadi keluhan masyarakat Rejang Lebong.
Bagi publik Kepahiang, video jalan rusak itu menjadi pemantik. Namun bagi Sultan dan dua bupati, isu itu adalah teka-teki lama: bagaimana mempercepat prioritas pembangunan di tengah keterbatasan APBD.
Bupati Rejang Lebong HM Fikri Thobari menyebut pertemuan ini bukan seremoni. Ia mengungkap rasa puas sekaligus harapan.
“Alhamdulillah, apa yang kami sampaikan langsung direspons. Ini langkah nyata, bukan sekadar formalitas,” ujarnya.
Menurut Fikri, pembangunan infrastruktur bukan kebutuhan birokrasi semata, tetapi persoalan ekonomi rakyat. Jalan, irigasi, dan jembatan adalah jalur distribusi pertanian, rantai pasok pasar, hingga akses wisata.
Ekonomi lokal Rejang Lebong bertumpu pada pertanian dan perkebunan. Namun selama ini, distribusi hasil panen sering tertahan karena akses jalan yang rusak. Irigasi yang tidak optimal memperlambat produktivitas pertanian.
Di forum mendatang, DPD RI memastikan kehadiran kementerian teknis seperti PUPR, Bappenas, dan balai-balai terkait. Ini memberi isyarat bahwa diskusi tidak akan berhenti pada tataran wacana.
Menurut catatan, pola jemput bola pemerintah daerah tidak selalu berhasil. Banyak usulan berhenti di ruang presentasi tanpa keputusan konkret. Namun, kali ini berbeda. Rapat telah dijadwalkan, lembaga teknis telah dipanggil, dan kepala daerah dimiminta memaparkan paparan teknis.
Pemkab Rejang Lebong dan Kepahiang kini bersiap. Mereka membawa data kerusakan, kebutuhan anggaran, hingga peta prioritas pembangunan. Harapannya jelas yakni pembangunan infrastruktur dasar daerah masuk ke APBN melalui skema nasional.
Bagi warga dua kabupaten itu, jawaban tersebut tidak terletak pada meja rapat atau pidato pejabat. Jawabannya ada pada jalan yang tak lagi berlubang, jembatan yang bukan sekadar janji, dan irigasi yang mengalirkan hasil panen menjadi kesejahteraan.
Penulis : Windi Junius
Editor : Redaksi
