BENGKULUBAROMETER – Wakil Ketua Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, menilai wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai langkah mundur dalam demokrasi. Ia menegaskan, mekanisme tersebut berpotensi memangkas hak politik rakyat.
Menurut Edwar, Pilkada langsung bukan sekadar prosedur pemilihan, tetapi simbol kedaulatan rakyat. Ketika rakyat tidak lagi memilih secara langsung, maka esensi demokrasi ikut tergerus.
“Kami menolak dengan tegas Pilkada yang dipilih oleh DPRD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, kota. Rakyat harus tetap menjadi penentu utama siapa pemimpinnya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, selama ini Pilkada langsung telah memberi ruang partisipasi politik yang luas kepada masyarakat. Rakyat dapat terlibat aktif, mulai dari mengenal calon, menilai program, hingga menentukan pilihan di bilik suara.
Jika Pilkada diserahkan kepada DPRD, lanjut Edwar, maka proses politik akan lebih elitis dan tertutup. Keputusan strategis tentang kepemimpinan daerah hanya ditentukan oleh segelintir orang.
“Ini bukan soal partai politik semata, tetapi soal masa depan demokrasi kita. Jangan sampai rakyat hanya menjadi objek, bukan subjek dalam politik,” katanya.
PDI Perjuangan Bengkulu, menurut Edwar, tetap konsisten memperjuangkan demokrasi yang berakar pada rakyat. Partai ini menilai bahwa kekuasaan sejatinya berasal dari rakyat dan harus dikembalikan kepada rakyat.
Edwar juga mengingatkan bahwa kepala daerah hasil Pilkada langsung memiliki legitimasi yang kuat. Mereka bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang memilihnya, bukan hanya kepada elite politik.
“Pemimpin yang dipilih rakyat akan lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan, karena mereka sadar mandatnya berasal dari masyarakat,” jelasnya.
Dengan sikap ini, PDI Perjuangan Bengkulu berharap wacana Pilkada melalui DPRD tidak dilanjutkan. Partai ini mendorong semua pihak untuk duduk bersama dan memperkuat sistem Pilkada langsung agar lebih berkualitas, bukan justru menghapusnya.
Penulis : Windi Junius
Editor : Redaksi
